Mahasiswa Minta DPRA Makzulkan Gubernur

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Aceh (AMPA), Selasa (14/3) menggelar demo

Mahasiswa Minta DPRA Makzulkan Gubernur
Anggota DPRA, Iskandar Usman berbicara di hadapan peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Aceh (AMPA) yang berorasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (14/3/2017). Mahasiswa meminta DPRA mengevaluasi kinerja gubernur Aceh terkait pelantikan pejabat eselon II, Jumat lalu. SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Aceh (AMPA), Selasa (14/3) menggelar demo di Gedung DPRA, Banda Aceh. Mereka menuntut dewan agar menggunakan haknya untuk memakzulkan (melengserkan -red) Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah yang dianggap menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Amatan Serambi kemarin, mahasiswa mendatangi Gedung DPRA sekitar pukul 11.00 WIB. Sebagian di antaranya mengenakan jaket almamater Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Mereka datang membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan kecaman terhadap Gubernur Zaini.

Pukul 12.30 WIB, mereka diterima Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky. Koordinator aksi, Ridho Rinaldi dalam tuntutan tertulisnya meminta agar DPRA dapat menggunakan haknya untuk segera memakzulkan Zaini Abdullah, karena Gubernur Zaini dianggap sudah tidak prorakyat, melainkan pro terhadap keluarga dan kepentingan pribadinya.

Namun, jika DPRA tidak sepakat untuk memakzulkan Gubernur Zaini, maka mahasiswa meminta DPRA mendesak Gubernur Zaini untuk segera membatalkan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan SKPA yang dilakukan 10 Maret lalu.

Mereka menilai, kebijakan Zaini melakukan mutasi di 33 SKPA sebagai kebijakan prematur. Pasalnya, saat ini Gubernur Zaini baru saja berdinas kembali setelah cuti pilkada, ditambah lagi jabatannya sebagai Gubernur Aceh hanya tersisa selama dua bulan lagi.

Menurut mahasiswa, mutasi itu hanya akan membawa dampak buruk terhadap masa depan Aceh. Sebab, semuanya harus disusun ulang dan berujung pada lambatnya eksekusi APBA tahun 2017, sehingga tidak mampu membawa pengaruh positif kepada masyarakat, karena dananya mengendap.

Ridho menambahkan, Gubernur Zaii juga terkesan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk kepentingan pribadi, seperti mengganti kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Padahal, UUPA itu lahir karena perjuangan yang panjang. “Kita tidak ingin UUPA dipakai untuk kepentingan pribadi, memang benar Aceh lex specialis tapi tidak untuk kepentingan pribadi,” ujar Ridho kemarin.

Sementara itu, Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky yang menemui mahasiswa menjelaskan bahwa mereka sudah menjalankan peran pengawasan, dengan memanggil Sekda Aceh serta unsur Baperjakat, guna mengetahui semua mekanisme mutasi.

Ia menyebutkan, DPRA juga akan menemui Menteri Dalam Negeri dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk mengetahui kebijakan gubernur membangkang terhadap aturan atau tidak. Kalau dinyatakan membangkangi aturan, maka DPRA akan bersikap.

Ia juga menguraikan, kondisi saat ini berbahaya bagi pembangunan Aceh, karena mobil kepala dinas dan ruang kerja kepala dinas belum dikembalikan, sehingga administrasi pun terganggu. Hal ini diprediksi akan menyebabkan penyerapan APBA 2017 terganggu. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help