SerambiIndonesia/

Mendagri Harus Tegas

KEBIJAKAN kontroversi Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mereposisi 33 kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

Mendagri Harus Tegas

KEBIJAKAN kontroversi Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mereposisi 33 kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) masih saja dikomentari banyak kalangan di Aceh. Kebijakan yang telah menuai polemik bahkan kini jadi sorotan pemerintah pusat itu, hingga kini belum ada kepastian dari Jakarta apakah kebijakan yang dilakukan Zaini itu dibolehkan atau tidak.

Terhadap realitas itu, Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali meminta pemerintah pusat--dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)--untuk segera bersikap. “Mendagri harus tegas, jangan plin-plan. Kalau boleh bilang boleh, kalau tidak bilang tidak. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini. Ini jelas merugikan masyarakat banyak,” kata Lem Faisal panggilan akrab Tgk H Faisal Ali kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (15/3).

Lem Faisal menyesalkan sikap Mendagri yang terkesan membiarkan munculnya kegaduhan birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh akibat mutasi yang disebut-sebut ilegal itu.

Seharusnya sedari awal, ketika Zaini Abdullah atas nama Pemerintah Aceh melayangkan permohonan izin melalui SMS, Mendagri langsung mempertegas hal itu. “Mestinya dipertegas dari awal agar tidak terjadi seperti sekarang dan apa yang terjadi sekarang akibat tidak konsistennya Mendagri,” ujar Lem Faisal.

Oleh sebab itu, Lem Faisal selaku perwakilan ulama di Aceh, mendesak Mendagri dalam dua hari ini segera mengeluarkan sikap dengan tegas terkait hal ini, agar apa yang sedang terjadi segera berakhir dan roda pemerintahan di Aceh kembali berjalan normal. “Kalau memang mutasi itu sah, jadi pejabat yang baru segera bekerja dan pejabat yang lama pun mengakhiri gugatan atau laporannya, begitu juga kalau tidak sah,” sebut Lem Faisal.

Menurutnya, atas ketidakpastian hukum atau peraturan dari Mendagri saat ini, telah mengakibatkan keraguan-raguan dari pejabat yang baru dilantik itu, menurutnya masih ada sebagian pejabat yang waswas apakah mereka sudah sah sesuai aturan atau belum.

Ujung-ujungnya, kata Lem Faisal, berimplikasi tidak maksimalnya bekerja dalam sistem birokrasi pemerintah. “Sedangkan untuk pejabat yang dicopot masih saja terus menggugat, ya wajar saya pikir mereka melapor. Andai kata Mendagri tegas, mungkin sudah dari awal ini berakhir,” ujarnya.

Kepada Gubernur Zaini, Lem Faisal berharap semua kebijakan yang diambil mestinya mempertimbangkan semua ekses dari kebijakan itu. Artinya, kebijakan yang diambil harus benar-benar diperhatikan dan diperhitungkan. “Walau yang dilakukan baik, tapi harus melihat prosedur dan mekanismenya. Kita berharap, di masa-masa terakhir beliau menjabat akan dikenang dengan hal-hal yang baik,” pungkas Lem Faisal. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help