SerambiIndonesia/

Musprov PBSI Aceh di Meulaboh

Musyawarah provinsi (Musprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Aceh akan digelar

Musprov PBSI Aceh di Meulaboh

* Nama Calon Ketua Umum Mencuat

BANDA ACEH - Musyawarah provinsi (Musprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Aceh akan digelar di Meulaboh, Aceh Barat, Selasa (21/3) mendatang. Menjelang musyawarah tersebut, sejumlah nama yang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum Pengprov PBSI Aceh Periode 2017-2021 mulai mencuat.

Ketua Umum Pengprov PBSI Aceh Periode 2013-2017, TB Herman SE MM yang dikonfirmasi Serambi via telepon selulernya, siang kemarin, mengatakan, musyawarah dengan agenda pemilihan pengurus baru PBSI Aceh itu akan diikuti pengurus cabang (pengcab) PBSI dari 23 kabupaten/kota dan mantan pengurus PBSI Aceh periode 2013-2017, serta dihadiri pengurus pusat (PP) PBSI.

Menurut Herman, pihaknya sudah lama melakukan persiapan untuk menggelar Musprov PBSI Aceh. Hanya saja, lanjutnya, persiapan tersebut belum dipublikasi ke media. Sehingga terkesan tak ada aksi apa-apa. “Jadi, sebelum ada desakan dari sejumlah kalangan untuk menggelar Musprov, kami sudah mempersiapkannya,” ungkap TB Herman.

Dari semua peserta Musyawarah, katanya, yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum nanti hanya 24 orang. “Suara tersebut berasal dari pengcab 23 kabupaten/kota dimana tiap kabupaten/kota memiliki satu suara, plus satu suara dari Pengprov,” ungkap TB Herman yang mengaku sedang berada di Manado, Sulawesi Utara.

Menjelang Musprov tersebut, sejumlah nama calon ketua umum PBSI Aceh untuk empat tahun ke depan mulai mencuat. Selain TB Herman yang menyatakan maju kembali dalam pemilihan nanti, nama-nama yang juga akan mencalonkan diri adalah Deddi Taprian ST MT (mantan atlet bulutangkis Aceh dan pengurus Pengcab PBSI Banda Aceh), Azhar laris (pengusaha), dan Nahrawi Noerdin SE (pengusaha).

“Saya akan maju lagi dan sudah siap untuk memimpin kembali Pengprov PBSI Aceh periode empat tahun ke depan. Jika ada yang menilai miring kinerja kepengurusan kami selama ini, itu adalah suara lawan,” tegas TB Herman ketika ditanyai Serambi apakah dirinya akan maju lagi dalam pemilihan ketua umum Pengprov PBSI Aceh kali ini.

Nahrawi Noerdin yang dikonfirmasi terpisah juga menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Pengprov PBSI Aceh Periode 2017-2021. “Insya Allah saya akan maju, apalagi pengurus lama meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBSI Aceh. Kalau untuk kebaikan organisasi ke depan, saya siap di garda terdepan. Mari sama-sama kita bangun PBSI Aceh menjadi lebih baik,” ujar pria yang akrab disapa Awi ini.

Kesiapan untuk maju sebagai Ketua Umum PBSI Aceh juga disampaikan Deddi Taprian dan Azhar Laris. “Saya siap maju sebagai calon ketua PBSI Aceh. Keputusan ini saya ambil juga dalam rangka menyahuti aspirasi teman-teman di PBSI provinsi dan kabupaten/kota serta sesepuh bulutangkis Aceh,” ujar Deddi.

Sementara Azhar Laris menyatakan, jika mendapat kepercayaan dan dukungan dari pengurus PBSI kabupaten/kota, dirinya siap maju sebagai calon ketua umum PBSI Aceh dalam musprov nanti. “Jika saling mendukung, dalam menjalankan organisasi PBSI Aceh ke depan juga akan mudah,” ungkap Azhar Laris.

TB Herman juga menjelaskan, siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Pengprov PBSI Aceh harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan panitia. Pertama, sebut TB Herman, biaya Musprov yang totalnya sekitar Rp 60 juta dibebankan kepada kandidat yang terpilih sebagai ketua.

“Uang itu harus disetor ke panitia saat mendaftar sebagai calon ketua. Bagi kandidat yang menang, uangnya akan digunakan untuk membayar semua biaya Musprov. Sedangkan uang kandidat lain dikembalikan secara utuh. Jika ada sumbangan dari KONI dan Dispora, maka uang itu menjadi bantuan untuk kandidat yang menang,” ungkapnya.

Syarat kedua, lanjut TB Herman, kandidat baru bisa maju dalam pemilihan ketua Pengprov PBSI Aceh jika didukung minimal oleh pengcab tujuh kabupaten/kota. Adapun syarat ketiga, tambahnya, kandidat harus berdomisili di Banda Aceh atau Aceh Besar yang dibuktikan dengan KTP.

Pada bagian lain, TB Herman mengatakan, selama ini PBSI Aceh tak pernah mendapat biaya rutin dari KONI atau Dispora Aceh. Sehingga, mennurut Herman, tak jarang dirinya harus mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai operasional PBSI Aceh. “Untuk Musprov kali ini saya dapat informasi hanya ada bantuan dari KONI Aceh sebesar lima juta rupiah. Sedangkan dari Dispora tak ada sama sekali,” pungkasnya.(jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help