BI Ultimatum Money Charger Urus Izin

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Ahmad Farid mengultimatum atau memberi batas akhir pengurusan

BI Ultimatum Money Charger Urus Izin
AHMAD Farid, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh memberikan cenderamata kepada Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia H Sjamsul Kahar, yang didampingi Pemimpin Perusahaan Mohd Din saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, Meunasah Manyang PA, Aceh Besar, Senin (9/1). 

* Hingga 7 April 2017

BANDA ACEH - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Ahmad Farid mengultimatum atau memberi batas akhir pengurusan izin Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money charger di BI paling lambat, Jumat, 7 April 2017. Setelah itu, BI bekerja sama Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Badan Narkotika Nasional akan melakukan penertiban.

Kepala Perwakilan BI Aceh, Ahmad Farid menegaskan hal ini kepada Serambi disela-sela Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran. Kegiatan di Ruang Auditorium Kantor BI setempat, Kamis (16/3), ini diikuti penyelenggara KUPVA BB, pelaku UMKM, pengusaha hotel, serta biro travel di Banda Aceh dan sekitarnya.

Ahmad Farid menyebutkan di Banda Aceh ada empat KUPVA BB yang legal atau memiliki izin sebagai tempat alternatif penukaran valuta asing (valas) selain bank.

“Keempat ini kita lihat dari sektor pariwisata dan kunjungan trennya makin lama makin meningkat, sedangkan yang ilegal di lapangan relatif belum ketemu,” ujarnya.

Ia menambahkan ada beberapa pedagang ataupun pihak perhotelan yang menerima uang asing dalam bertransaksi, padahal hal tersebut tidak dibenarkan. Sebab itu BI mengedukasi mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Sehingga nantinya apabila ada penertiban mereka tidak kaget. Kita sudah mempunyai Undang-Undang Mata Uang. Undang-Undang itu mewajibkan transaksi di NKRI menggunakan uang rupiah. Apabila tidak menggunakan uang rupiah, maka ada sanksi pidana, yaitu didalam Undang-Undang tersebut pasal 33 disebutkan sangsi berupa denda maksimal Rp 200 juta dan kurungan 1 tahun. Kami berharap hal itu tidak terjadi di masyarakat,” jelasnya.

Ia menjelaskan salah satu kewajiban KUPVA BB adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI.

“Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, maka pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya apapun,” kata Ahmad Farid.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, BI juga menyosialisasi ketentuan Bilyet Giro (BG) yang sudah diterbitkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) tertanggal 29 November 2016 dan mulai berlaku pada 1 April 2017. Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini antara lain BG bukan sebagai surat berharga namun sebagai alat pembayaran nontunai berbasis warkat melalui pemindahbukuan. Informasi lebih lanjut terkait ketentuan Bilyet Giro, seperti masa berlaku dan ketentuan BI lainnya dapat diunduh di website www.bi.go.id. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help