SerambiIndonesia/

Pilkada 2017

Kantor KIP Bireuen Kembali Didemo

Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Kamis (16/3) kembali didemo oleh massa yang yang tergabung

Kantor KIP Bireuen Kembali Didemo
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bireuen (AMPB) menggelar demo di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Kamis (16/3). Aksi damai yang dilakukan oleh massa tersebut merupakan aksi keempat yang dilakukan mereka untuk menuntut dugaan politik uang pada Pilkada Bireuen. SERAMBI/FERIZAL HASAN 

BIREUEN - Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Kamis (16/3) kembali didemo oleh massa yang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bireuen (AMPB). Ini merupakan aksi keempat yang dilakukan untuk menuntut dilakukan pengusutan atas dugaan politik uang dalam Pilkada Bireuen.

Massa datang dari berbagai pelosok Bireuen, sejak pukul 10.00 WIB. Namun sayangnya, tak ada satu pun komisioner KIP berada di kantor karena sedang berada di Jakarta untuk mengikuti sidang gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Koordinator aksi, Ridwan Abdullah, dalam orasinya mengatakan, KIP Bireuen telah mengabaikan aturan hukum dalam menetapkan paslon nomor urut 6 yang tidak pernah melengkapi syarat administrasi (tidak lulus tes kesehatan) yang bersifat mutlak sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf F Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

Sebab menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) hanya memerintahkan untuk mencantumkan nama penggugat/pemohon kasasi H Saifannur SSos sebagai calon bupati dan Dr H Muzakkar A Gani SH MSi sebagai calon wakil bupati, bukan sebagai pengganti surat hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani.

Selain itu, KIP Bireuen juga dianggap telah melanggar UUPA nomor 11 tahun 2006 pada pasal 67 ayat 2 (dua), yang mewajibkan calon harus memenuhi persyaratan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba. “KIP Bireuen juga telah melanggar Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016. KIP Bireuen juga telah melanggar PKPU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 4 ayat 1(satu), KIP Bireuen juga telah melanggar keputusannya sendiri, seperti tertuang dalam Keputusan KIP Bireuen nomor 8 tahun 2016, BAB II Persyaratan Calon dan Pencalonan,” ujarnya.

“Kami AMPB, meminta kepada KIP Bireuen untuk melakukan pilkada ulang/pemungutan suara ulang, karena pilkada sebelumnya kami nilai cacat hukum. Kami juga mendesak KPU RI untuk memanggil KIP Bireuen atas indikasi politik uang pada Pilkada Bireuen tahun 2017,” ucap Ridwan Abdullah.

Setelah berorasi sekitar tiga jam lebih, sekiar pukul 13.00 WIB, massa mulai membubarkan diri dan meninggalkan kantor KIP Bireuen.(c38)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help