SerambiIndonesia/

Pilkada

Pencoblos Ganda Divonis 2 Tahun

Tiga pencoblos ganda surat suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 15 Februari lalu divonis bersalah oleh majelis hakim

Pencoblos Ganda Divonis 2 Tahun
Darwis (kiri peci hitam) terdakwa kasus cablos ganda pada pilkada bupati dan gubernur ketika digiring petugas menghadiri sidang di PN Meulaboh, Aceh Barat, Senin (13/3). Hakim dalam putusnya memvonis Darwis warga Aceh Barat selama 3 tahun penjara denda Rp 36 juta subsidair 1 bulan kurungan melanggar UU pilkada. 

* Dua Lagi Dihukum Percobaan

IDI - Tiga pencoblos ganda surat suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 15 Februari lalu divonis bersalah oleh majelis hakim dalam sidang terpisah, Kamis (16/3), masing-masing di Pengadilan Negeri (PN) Idi, Aceh Timur, dan PN Sigli, Pidie. Namun, hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka berbeda. Yang satu divonis dua tahun penjara, sedangkan yang dua lagi dihukum percobaan.

Terpidana yang dihukum dua tahun itu adalah M Yani (27), pencoblos ganda di wilayah Aceh Timur. Majelis hakim PN Idi memvonisnya 24 bulan penjara serta denda Rp 24 juta, dan subsider satu bulan.

Menurut majelis hakim, M Yani bin Ibrahim terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pilkada dengan melakukan pencoblosan dua kali (ganda) di TPS 02 Gampong Matang Neuhen, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, pada Pilkada 15 Februari 2017.

Hakim yang menyidang M Yani adalah Darma Indo Damanik SH MKn selaku ketua majelis, didampingi hakim anggota: Khalid Amd SH MH dan Andy Efendi Rusdi SH. Panitera pengganti dalam sidang pukul 16.00 WIB itu adalah Raden Budiawan Purnama SH.

Sebelumnya hakim sempat menskor sidang setelah majelis menerima nota pleidoi (pembelaan) tertulis dari terdakwa, Kamis (16/3) siang.

Dalam pleidoinya, M Yani mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tak mengulangi lagi perbuatan serupa. Ia juga mengaku sebagai tulang punggung keluarganya.

Pembelaan terdakwa ditanggapi secara lisan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan menyatakan tetap pada tuntutannya. Namun, setelah majelis hakim membacakan amar putusan, baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama menerima hasil putusan tersebut, sehingga putusan dinyatakan hakim inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur menuntut M Yani dengan hukuman 24 bulan penjara (2 tahun) serta denda Rp 24 juta berdasarkan Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Nofwandi SH dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Idi pada Rabu (15/3).

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help