Proyek RS Regional Tersandung Dana

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak setuju usulan Pemerintah Aceh yang akan meminjam dana

Proyek RS Regional Tersandung Dana
MAHASISWA melakukan orasi di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (24/10). Mereka menolak persetujuan dalam sidang paripurna DPRA tentang pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pembangunan tiga RS regional dan satu RS kanker di kompleks RSUZA lama. 

* Menkeu tak Setujui Pinjaman Dana dari Jerman

MEULABOH - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak setuju usulan Pemerintah Aceh yang akan meminjam dana sebesar Rp 1,3 triliun dari Kreditanstalt Fur Wiederaufbu (Kfw) Jerman. Dana tersebut sebelumnya direncanakan untuk membangun tiga unit Rumah Sakit (RS) Regional di Aceh Barat, Bireuen dan satu RS Kanker di Banda Aceh.

Anggota DPR Aceh Zaenal Abidin mengatakan surat Menkeu tertanggal 3 Maret 2017 tersebut dikirim sebagai jawaban atas permohonan pinjaman luar negeri Pemerintah Aceh untuk pembiayaan proyek rumah sakit rujukan regional di Aceh. “Surat Menkeu dilayangkan ke gubernur turut ditebuskan ke DPRA,” kata Zaenal di sela meninjau rencana pembangunan RS regional di Meulaboh, Rabu (15/3).

Menkeu dalam suratnya antara lain juga menyatakan pinjaman luar negeri dari Kfw untuk diteruspinjamkan dalam pembiayaan tiga rumah sakit regional tidak sesuai dengan pengelolaan yang prudent karena masuk tingkat suku bunga tinggi (2,9 persen). “Hal ini sejalan dengan rekomendasi Kemendagri untuk melakukan negosiasi suku bunga pinjaman agar tidak terlalu tinggi,” kata Menkeu seperti terlampir dalam surat tersebut.

Menkeu menyatakan usulan pengembalian pinjaman melalui APBA dengan struktur APBA yang 60 persennya bersumber dari dana Otsus (otonomi khusus) tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11/2016 tentang Pemerintah Aceh bahwa Otsus dan dana bagi hasil Migas bukan untuk membayar pinjaman.

Selain itu profil keuangan Pemerintah Aceh menujukkan APBA mempunyai ruang fiskal yang cukup tinggi untuk membiayai proyek RS regional secara mandiri tanpa perlu melakukan pinjaman. Menurut Menkeu berdasarkan UUPA Aceh dapat menggunakan dana Otsus untuk pembangunan sektor kesehatan melalui pembiayaan proyek rumah sakit rujukan regional tersebut.

Sebelumnya GubernurAceh melayangkan surat kepada Menteri Keuangan meminta persetujuan terhadap rencana usulan dana pinjaman kepada Kfw Jerman. Surat itu mendapat dukungan DPR Aceh dengan nilai pinjaman Rp 1,3 trilun. Dana pinjaman itu direncanakan untuk membangun tiga RS regional di Aceh Barat, Bireuen dan Aceh Tenggara dan satu RS kanker di Banda Aceh. Sementara itu dua RS regional lainnya akan dibangun di Pidie dan Langsa diusulkan melalui APBA dan APBN.

Anggota DPR Aceh asal Aceh Barat Zaenal Abidin dan T Iskandar Daod MSi pada Rabu (15/3) juga meninjau rencana pembangunan RS regional di Meulaboh, Aceh Barat. Turut hadir mendampingi Kadis Kesehatan Aceh Barat dr Zafril Lutfy dan Sekretaris RS Cut Nyak Dhien Meulaboh Yuliandi.

“Dengan keluarnya surat dari Menkeu menunjukan bahwa pembangunan RS regional di Aceh termasuk di Aceh Barat harus dialokasikan dana APBA atau Otsus,” kata Zaenal.

Dia sebutkan untuk RS regional Meulaboh tahun 2017 dari laporan sudah diplot dana sebesar Rp 30 miliar dalam APBA yang akan segera dibangun. Diharapkan target pembangunan dari rencana lima tahun dapat dipercepat. “Kita berharap dukungan semua komponen sehingga pembangunan RS regional di Aceh Barat berjalan lancar demi kemajuan sektor kesehatan di wilayah pantai barat selatan Aceh,” ungkapnya.

Kadis Kesehatan Zafril Lufhfy menambahkan Pemkab Aceh Barat ke depan akan kembali menambah pembebasan lahan di lokasi pembangunan RS regional dari lahan yang sudah tersedia saat ini seluas 8 hektare.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help