SerambiIndonesia/

Pejabat Baru Dilarang Gunakan Anggaran

KETUA DPRA, Tgk Muharuddin saat diwawancarai Serambi kemarin juga mengingatkan semua pejabat baru yang telah dilantik

Pejabat Baru Dilarang Gunakan Anggaran
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (10/3/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

KETUA DPRA, Tgk Muharuddin saat diwawancarai Serambi kemarin juga mengingatkan semua pejabat baru yang telah dilantik dr Zaini Abdullah baru-baru ini, dilarang beraktivitas apa pun di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang baru. Ia juga melarang para pejabat dimaksud menggunakan anggaran yang bersumber dari APBA untuk kegiatan SKPA.

“Pelantikannya kan ilegal, jadi pejabatnya jangan coba-coba gunakan anggaran. Ini akan berakibat pada penyalahgunaan anggaran dan berujung pada persoalan hukum dan pidana. Ini yang perlu digarisbawahi, harus diingat oleh semua pejabat yang dilantik tersebut,” kata Muharuddin.

Sementara, untuk kepala SKPA yang telah dinonjobkan, Muhar mengimbau agar segera kembali ke Aceh dan bertugas seperti sediakala.

Muhar mengatakan, tidak ada alasan bagi pejabat tersebut untuk tidak masuk kerja. Semuanya ia iminta kembali pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Dalam hal ini, kita hanya mengakui kepala SKPA yang dilantik Plt Gubernur Aceh, Soedarmo saat itu dan bukan pejabat yang dilantik 10 Maret oleh Gubernur Zaini Abdullah. Jadi, kita imbau, semua pejabat itu kembali bekerja,” sebutnya.

Diapresiasi
Muhar juga mengatakan, Mendagri mengapresiasi sikap DPRA dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif di Aceh.

Kata Muhar, Mendagri juga menitip pesan, jika ke depan masih ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, maka Mendagri mengaharap DPRA segera melapor dan berkonsultasi dengan pihaknya seperti yang dilakukan saat ini.

Menurut Muhar, Mendagri saat ini sedang menunggu tim yang sudah diutus ke Aceh. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tim dari Kemendagri, Kemenpan RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah datang ke Aceh untuk melakukan verifikasi terkait pelantikan yang dilakukan dr Zaini Abdullah tersebut.

“Salah satu tugas tim yang datang ke Aceh juga mengambil SK pelantikan, itu perintah Mendagri. Kalau nanti SK itu sudah ada, maka akan segera dibatalkan,” pungkasnya. (dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help