SerambiIndonesia/

Pelantikan Eselon 2 Ilegal

Polemik yang timbul akibat “keberanian” Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon 2 di jajaran Pemerintah Aceh

Pelantikan Eselon 2 Ilegal
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dan Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Widya Chandra kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan itu, membicarakan kebijakan Zaini Abdullah terkait reposisi pejabat eselon II yang telah menuai kontroversi. FOTO/ IST 

* Penegasan Mendagri kepada Pimpinan DPRA

BANDA ACEH - Polemik yang timbul akibat “keberanian” Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon 2 di jajaran Pemerintah Aceh pada saat yang tidak seharusnya, kini makin mengerucut. Terutama setelah unsur pimpinan DPRA menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Jumat (17/3) pagi. Kepada Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dan Wakilnya Sulaiman Abda, Mendagri menegaskan bahwa pelantikan tersebut ilegal atau inprosedural (tidak sesuai prosedur.

“Sejauh tidak ada surat atau izin tertulis dari Mendagri, itu dikatakan (Mendagri) ilegal. Silakan dikutip statemen dari Mendagri bahwa pelantikan yang dilakukan Zaini Abdullah pada tanggal 10 Maret 2017 malam adalah ilegal,” tegas Muharuddin seusai pertemuan itu saat dihubungi Serambi dari Banda Aceh kemarin.

Pertemuan itu berlangsung di rumah dinas Tjahjo Kumolo di Kompleks Perumahan Widya Chandra kawasan Jakarta Selatan. Muharuddin dan Sulaiman Abda datang ke sana dan pertemuan pun berlangsung dalam suasana santai.

Sebelumnya, Muharuddin, Sulaiman Abda, dan rombongan Komisi I juga telah berjumpa dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Soemarsono.

Dalam pertemuan dengan Mendagri kemarin pagi, Muharuddin dan Sulaiman Abda juga mengklarifikasi balasan layanan pesan pendek (sms) Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah beberapa waktu lalu. Di mana dalam sms itu--sebagaimana pengakuan Zaini--Tjahjo dia klaim telah memberikan izin kepada Zaini untuk melakukan rotasi kabinet di sisa masa tugasnya yang hanya tinggal tiga bulan lagi. “Sudah kita klarifikasi tadi, beliau maksud memang boleh, tapi ada prosedurnya. Tidak langsung titik di bolehnya, tapi masih ada lanjutannya,” kata Muhar.

Maksud Mendagri, menurut Muhar, adalah seorang calon gubernur petahana--sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada--baru dibolehkan melantik atau merotasi kabinet kerjanya asalkan mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

Untuk melantik pejabat eselon II harus ada izin Mendagri, sedangkan untuk pejabat eselon I harus ada izin Presiden RI. “Nah, dalam sms itu, bahasa Pak Mendagri tidak titik di boleh itu, masih ada lanjutannya, boleh malantik kalau ada izin tertulis dari Mendagri karena Gubernur Aceh saat ini berkedudukan sebagai petahana dalam masa pilkada,” sebut Muharuddin.

Jadi, dari hasil pembahasannya dengan Mendagri, hal itulah yang kemudian dinilai Muhar telah dikangkangi Zaini Abdullah. Yakni, tanpa mendapatkan izin tertulis dari Mendagri, tapi langsung mengganti dan melantik sejumlah pejabat eselon II pada 10 Maret lalu.

“Bahwa Saudara Gubernur ada melayangkan surat ke Mendagri itu betul, tapi sampai sekarang Mendagri belum menjawab secara tertulis. Ini yang dikangkangi, tidak menunggu jawaban tertulis dari Mendagri,” tukas Muhar.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help