SerambiIndonesia/

Pelantikan Pejabat Harus Ditinjau Ulang

Anggota DPRA, Bardan Sahidi, ikut mengomentari kebijakan kontroversial pergantian 20 pejabat eselon II

Pelantikan Pejabat Harus Ditinjau Ulang
SERAMBI/M ANSHAR
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (10/3/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Anggota DPRA, Bardan Sahidi, ikut mengomentari kebijakan kontroversial pergantian 20 pejabat eselon II dan pelantikan 33 pejabat baru eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah padaJumat malam, 10 Maret lalu, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Bardan kepada Serambi, Jumat (17/3), mengatakan, pelantikan itu mengangkangi aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Karena itu, ia meminta Doto Zaini, sapaan akrab Zaini Abdullah, untuk meninjau kembali kebijakan yang telah diambilnya agar tidak terjadi pelanggaran hukum kemudian hari.

“Untuk menghindari pelanggaran hukum akibat kebijakan mutasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, saya meminta kebijakan ini ditinjau ulang dan atau dibatalkan dalam waktu dekat,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Permintaan ini disampaikannya setelah Pimpinan DPRA bersama Komisi I DPRA menjumpai dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Kesbangpol dan Pemerintahan Umum, Mayjen TNI (purn) Soedarmo, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dalam tiga hari lalu.

“Gubernur tidak boleh memberi kewenangan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mendatangani berbagai dokumen kegiatan pemerintahan, sebelum mendapat ketetapan hukum dari Kementerian Dalam Negeri,” ungkap anggota Komisi I DPRA dan anggota Fraksi PKS-Gerindra.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help