SerambiIndonesia/

Prof Ryaas Rasyid: Mendagri tak Bisa Batalkan Keputusan Gubernur Aceh

Pakar pemerintahan, Prof Dr Ryaas Rasyid menegaskan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak punya kewenangan

Prof Ryaas Rasyid: Mendagri tak Bisa Batalkan Keputusan Gubernur Aceh
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (10/3/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

JAKARTA - Pakar pemerintahan, Prof Dr Ryaas Rasyid menegaskan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak punya kewenangan membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh soal pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

“Tidak bisa Mendagri membatalkan keputusan gubernur. Kecuali Mendagri bisa membuktikan gubernur melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bukan Undang-Undang Pilkada karena tidak relevan,” ujar Prof Ryaas Rasyid menjawab Serambi di Jakarta, Jumat (17/3) malam.

Prof Ryaas Rasyid yang juga ahli otonomi daerah dimintai pandangannya terkait pro-kontra kewenagan Gubernur Aceh memutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh pada 10 Maret 2017.

“Sekarang coba tunjukkan undang-undang apa yang dilanggar Gubernur Aceh? Ini adalah persoalan daerah yang tidak perlu dibawa ke Jakarta, karena kewenangannya ada di daerah,” tukas Ryaas Rasyid.

Ryaas juga menegaskan bahwa tidak ada keputusan gubernur yang tidak sah. Kewenangan gubernur mengangkat dan memberhentikan pejabat di daerah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaham Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. “Yang ada barangkali efek dari keputusan gubernur, lalu ada pihak yang merasa dikecewakan. Tidak ada keputusan gubernur yang tidak sah,” tukas Prof Ryaas Rasyid.

Isi lengkap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help