SerambiIndonesia/

Jaksa Diminta Selidiki PDAM

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kejaksaan menyelidiki kejanggalan-kejanggalan pada pelaksaaan

Jaksa Diminta Selidiki PDAM
STAF PDAM Tirta Mon Pase menemui warga Desa Kuta Geulumpang, Kecamatan Samudera, Aceh Utara yang memprotes layanan air bersih dari perusahaan itu di Kantor PDAM Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe 

* Pengadaan Tawas Rp 2 Miliar tak Ditender

* Dana untuk Bayar Utang Dipakai untuk Gaji

 LHOKSUKON - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kejaksaan menyelidiki kejanggalan-kejanggalan pada pelaksaaan proyek pengadaan tawas di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase, Aceh Utara. Selain proyek tidak ditender, PDAM juga menggunakan dana subsidi pemerintah untuk membayar gaji pegawainya.

Koordinator MaTA, Alfian menyebutkan, proyek pengadaan tawas senilai Rp 2 miliar pada PDAM Tirta Mon Pase tahun 2011, tidak melalui proses tender. Selain itu, dana yang dialokasikan Pemkab Aceh Utara sebesar Rp 800 juta pada 2016 untuk membayar utang tawas tersebut, digunakan untuk membayar gaji pegawai PDAM.

“Padahal dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2014, disebutkan bahwa gaji karyawan PDAM berasal dari hasil pendapatan PDAM, bukan dari subsidi APBK untuk PDAM. Karena itu penggunaan dana subdisidi dari APBK untuk pembayaran gaji termasuk pelanggaran,” kata Alfian kepada Serambi, kemarin.

Alfian menjelaskan, dana yang dianggarkan Pemkab Aceh Utara untuk PDAM Tirta Mon Pase tahun 2011 mencapai Rp 4 miliar. Peruntukannya, Rp 2 miliar untuk pembayaran rekening listrik, dan Rp 2 miliar untuk pengadaan tawas. Ternyata pengadaan tawas tidak melalui tender. Pengadaannya dilakukan bertahap-tahap untuk menghindari proses tender.

“Persoalannya adalah, setelah tidak melewati proses tender, dalam pengadaan tawas tersebut PDAM juga terutang sebesar Rp 800 juta. Kasus ini sebenarnya pernah diselidiki oleh Polres Lhokseumawe setahun yang lalu. Namun, sampai sekarang kami tidak tahu lagi bagaimana perkembangannya,” kata Alfian.

Lalu, sambung Alfian, pada 2016 Pemkab Aceh Utara mengalokasikan dana Rp 800 juta untuk membayar utang yang disebabkan dari pengadaan tawas tersebut, atas desakan pejabat tinggi di Pemkab Aceh Utara ketika itu. “Tapi parahnya, sampai sekarang PDAM masih terutang sekitar Rp 130 juta pada penjual tawas. Banyak kejanggalan dalam pengadaan tawas itu,” katanya.

Untuk itu, Alfian meminta kejaksaan dapat menyelidiki kasus tersebut, apalagi pengadaan tawas dan penggunaan dana subsidi APBK untuk membayargaji PDAM tersebut sudah menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Mon Pase, Zainuddin Rasyid kepada Serambi mengakui ketika ia menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Mon Pase pada awal 2015, masih tersisa utang sekitar Rp 400 juta dari proyek pengadaan tawas pada 2011. Tapi ia bersama pelaksana tugas dirut sebelumnya sudah berhasil melunasi utang tersebut.

Zainuddin juga membantah menggunakan dana subsidi APBK tahun 2016 untuk membayar gaji karyawan. “Dana dari APBK 2016 mencapai Rp 3,5 miliar. Semua dana itu digunakan untuk bayar listrik. Sedangkan untuk gaji karyawan digunakan dari pendapatan,” katanya. Ia juga mengatakan tidak tahu proses pengadaan tawas pada 2011 hingga menyebabkan PDAM terutang.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help