SerambiIndonesia/

KPPS Pertanyakan Sisa Honor

Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)

KPPS Pertanyakan Sisa Honor
Anggota KPPS di Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya

BLANGPIDIE - Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mempertanyakan sisa honor atau gaji yang belum kunjung dibayar. Seorang anggota KPPS di Kecamatan Blangpidie mengatakan honor yang mereka terima dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Abdya hanya satu bulan.

“Kalau ada pemotongan sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu dengan alasan pajak, kami maklumi, tapi yang terjadi gaji kami satu bulan tidak dibayar,” katanya kepada Serambi kemarin. Menurutnya dalam surat keputusan tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS disebutkan masa kerja KPPS terhitung 5 Januari hingga 5 Maret 2017 atau selama dua bulan. Namun honor yang diterima hanya satu bulan.

Pihaknya telah mempertanyakan ke PPK dan KIP Abdya. Namun Panitia Penyelenggaran Kecamatan (PPK) beralasan ada terjadi perubahan SK karena terjadi kesalahan. “Kalau terjadi kesalahan, kenapa tidak disampaikan kepada kami dan tunjukkan mana SK tersebut. Faktanya sampai saat ini SK (perubahan) tersebut tidak pernah kami terima,” katanya.

Kasubag Humas KIP Abdya Agus Mudaksir mengatakan dalam SK KPPS yang dikeluarkan pihaknya beberapa waktu lalu telah terjadi perubahan, seusai dengan keputusan Kementerian Keuangan dan KPU. “SK tersebut sudah diubah, akibat terjadi kesalahan pengetikan, terlebih dalam  aturan Kemenkeu dan KPU disebutkan pembayaran honor harus setiap kegiatan, bukan setiap bulan. Kalau kita bayar setiap bulan, maka tidak ada anggaran, kalikan saja satu TPS itu ada 7 orang dengan honor Rp 470 ribu per orang, kali saja 250 TPS, maka kita harus ada uang Rp 1 miliar lebih,” katanya.

Namun, kata Agus, berbeda dengan anggota PPS dan PPK. Masa kerja mereka berlangsung selama sembilan bulan. Jika ada keterlambatan pembayaran dana PPS dan PPK tidak lebih akibat terlambatnya penyerahan pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran. “Ada sebagian sudah cair, kalau ada PPS yang belum terima, mungkin laporannya belum rampung, bendahara tidak bisa mencairkan uang, kalau laporan belum selesai,” ujarnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help