Pilkada 2017

Politisi PA tak Berani Mundur

DUA hari lalu, sejumlah politisi Partai Aceh (PA) mengancam akan mundur dari anggota legislatif dan eksekutif bila Mahkamah

Politisi PA tak Berani Mundur

DUA hari lalu, sejumlah politisi Partai Aceh (PA) mengancam akan mundur dari anggota legislatif dan eksekutif bila Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai acuan dalam penanganan sengketa pilkada di Aceh. Kalangan pengamat menilai ancaman itu hanya bentuk tekanan politik yang tidak berani dilakukan.

“Acaman mundur dari DPRA dalam analisis saya merupakan tekanan politik saja yang belum tentu akan terjadi dan tekanan yang dilakukan ini untuk mendesak MK menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh melalui UUPA,” kata pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Effendi Hasan MA kepada Serambi, Sabtu (18/3) saat dimintai tanggapannya terkait pernyataan para politisi PA.

Sebelumnya, pernyataan para politisi PA ini disampaikan kepada Serambi di Jakarta, usai menghadiri sidang pendahuluan sengketa Pilkada Aceh, di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017. Sengketa pilkada dari Aceh diajukan oleh sembilan pasangan calon, termasuk pasangan cagub-cawagub Aceh, H Muzakir Manaf atau Mualem dan TA Khalid.

Menurut Effendi, para politisi PA yang melakukan pengancaman tidak akan berani mundur dari jabatannya. Kalau itu dilakukan, Effendi menyatakan yang rugi juga PA, karena tidak ada lagi kekuatan di parlemen dalam mengawal gubernur Aceh terpilih. “Tekanan politik yang dilakukan setelah pilkada 2017, saya pikir tidak akan berani dilakukan,” katanya.

Effendi menjelaskan, sungguh tidak relevan apabila tuntutan tersebut dijadikan sebagai tekanan politik. Sebab, katanya, baik UUPA maupun UU Pilkada, sama-sama mengatur tentang pelaksanaan pilkada di Aceh. “Kalau seandainya Pilkada Aceh tidak diatur dalam UUPA tentunya KIP sebagai penyelenggara pilkada akan mengambil dari Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016,” ujarnya.

Karena itu, Effendi yang juga Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsyiah ini menyatakan MK selaku lembaga yang memutuskan sengketa pilkada akan mengambil kebijakan yang sangat profesional sesuai yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, karena dalam UUPA tidak diatur berkaitan dengan gugatan tersebut.

“Kalau berkaitan dengan pencalonan Irwandi, misalnya, yang diperdebatkan, kenapa tidak dipersoalkan pada saat pencalonan? Kenapa terlambat setelah hasil pleno KIP diumumkan yang telah jelas pemenang pilkada? Menurut saya, KIP dalam melaksanakan tahapan juga mengacu kepada aturan yang berlaku, tidak mungkin melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan keinginan mereka,” ungkap dia.

Kendati demikian, kata Effendi, gugatan tersebut tetap diperbolehkan karena diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, Effendi meminta semua pihak untuk siap menerima apapun keputusan dari MK. “Bagi penggugat agar memberikan kesempatan kepada MK untuk memutuskan sengketa pilkada secara profesional. Apabila putusan MK tidak sesuai dengan keinginan pasangan yang kalah, maka terimalah hasil itu dengan hati yang lapang,” ujarnya.

Ia juga menyatakan ancaman mundur tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Aceh. Malah sebaliknya, masyarakat akan menilai politisi PA sedang mempertontonkan sikap tidak baik. Seharusnya, elite partai bisa memperlihatkan kedewasaan berpolitik dengan cara menerima kekalahan dan kemudian bersama membantu pasangan yang menang untuk membangun Aceh yang lebih maju.

Pria kelahiran Desa Pulotu, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, ini menjelaskan, kekalahan kandidat yang diusung PA pada Pilkada 2017 lebih disebabkan adanya sifat terlalu percaya diri bahwa pasangan Mualem-TA Khalid memenangi pilkada. Sehingga, tim pemenangan tidak lagi berjuang secara maksimal, termasuk tidak bergeraknya mesin politik yang dimiliki PA dan partai koalisi.

Kondisi ini, ulas Effendi, sangat berbeda apabila dilihat dari kerja-kerja tim pemenangan PA pada pilkada 2012. “Mereka baru sadar setelah kalah dan tidak bisa menerima kekalahan tersebut. Sedangkan mereka tidak sadar kekalahan tersebut karena faktor yang berasal dari internal sendiri. Jadi konteksnya sangat berbeda dengan pilkada tahun 2012,” kata Dosen Politik pada Fisip Unsyiah ini.

Karena itu, ia menyarankan Mualem selaku Ketua DPA Partai Aceh agar melakukan upaya-upaya penyelamatan PA. Seperti mereformasi internal partai, melakukan pengkaderan dan menjadikan PA sebagai partai yang lebih modern bukan partai yang berwajah tradisional. “Sehingga dengan langkah-langkah cepat ini sekurang-kurang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh kepada PA pada pemilu legislatif tahun 2019,” demikian Effendi.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help