Pilkada 2017

UUPA Dipakai Saat Terdesak

Ranah pemerintahan dan politik Aceh sedang digoyang dua isu besar yaitu kebijakan Gubernur Zaini mereposisi kabinet

UUPA Dipakai Saat Terdesak

BANDA ACEH - Ranah pemerintahan dan politik Aceh sedang digoyang dua isu besar yaitu kebijakan Gubernur Zaini mereposisi kabinet dan sengketa pilkada. Baik persoalan reposisi kabinet yang memunculkan kontroversi maupun sengeketa pilkada yang digugat ke MK oleh pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid sama-sama menggunakan ‘jurus’ Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada menyebutkan, UUPA sekarang digunakan sebagai senjata pamungkas untuk menekan Pemerintah Pusat dan MK.

“Menariknya adalah, mereka selalu menggunakan jurus UUPA sebagai senjata pamungkas ketika sudah terdesak. Sedangkan ketika situasi menguntungkan, UUPA tidak disentuh,” kata Aryos Nivada kepada Serambi, Sabtu (18/3) yang secara khusus menanggapi gugatan sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Aryos, UUPA terkesan hanya dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan politik, karena UUPA dipandang akan menguntungkan kepentingan politik dalam keadaan tertentu. Aryos mencontohkan penyelesaian sengkat pilkada saat ini. Seharusnya, kata Aryos, UUPA diharmonisasi dengan UU terkini, sehingga sesuai dengan konteks kekinian. “Ketika situasi politik sedang tidak menguntungkan, tiba-tiba muncul suara memperjuangkan UUPA,” ujar Aryos.

Strategi klasik
Terkait pernyataan anggota DPRA dan sejumlah elite PA lainnya jika MK tak menggunakan UUPA dalam penyelesaian sengketa pilkada, mereka akan mundur dari parlemen, Aryos menilai itu adalah pola atau strategi politik lama, yang dimainkan kembali untuk memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. “Saya katakan ini strategi politik klasik, karena pernah dilakukan di tahun 2012. Saat itu digunakan untuk tarik ulur di tahapan pilkada,” jelas Aryos.

Dirinya yakin, pernyataan sikap DPRA itu pada dasarnya hanya bagian dari show off force saja. Secara logika politik, lanjut Aryos, sebagai strategi untuk mengintervensi jalannya proses hukum di MK. “Tapi harus dipahami, Pemerintah Pusat maupun MK sendiri akan mematuhi proses hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait ketentuan regulasi pilkada,” sebutnya.

Ia yakin, tidak semua kader PA yang duduk di DPRA mau mundur dari jabatan yang telah diamanahkan saat ini, karena secara rasional mereka telah berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. “Mereka juga memiliki kepentingan setelah menang di pemerintahan, terlepas bentuk kepentingan ekonomi maupun kekuasaan,” ungkapnya.

Aryos menambahkan, ancaman mundur anggota dewan tidak membuat pemerintah rugi dan masyarakat Aceh rugi. Justru, ia ingin melihat konsistensi pernyataan yang telah dikeluarkan itu. “Apakah mereka konsisten terhadap keputusannya atau hanya strategi politik saja untuk menekan dan memengaruhi agar kepentingan terhadap proses di MK tercapai,” demikian Aryos.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help