SerambiIndonesia/

Belum Ada Instruksi Partai untuk Mundur

RENCANA Azhari Cagee mengundurkan diri dari DPRA jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengacu sepenuhnya pada UUPA

Belum Ada Instruksi Partai untuk Mundur

RENCANA Azhari Cagee mengundurkan diri dari DPRA jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengacu sepenuhnya pada UUPA dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh, ternyata hanya keinginan personal, bukan instruksi partai.

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Kautsar SHI yang ditanyai Serambi, Minggu kemarin mengatakan, hingga kini belum ada instruksi partai untuk anggota DPRA dari PA seperti itu.

“Untuk Fraksi PA di DPRA, tentunya kita mengacu pada keputusan atau instruksi partai. Nah, sampai saat ini belum ada perintah atau instruksi partai untuk berhenti. Kalau ada yang mengatakan akan mundur, itu mungkin secara personal, bukan secara lembaga/partai,” kata Kautsar.

Kautsar menyebutkan, jika ada personal anggota DPRA dari Fraksi PA mengatakan akan mundur itu merupakan hak mereka, hak personal anggota dewan tersebut. Apalagi, kalau keingingan mundur tersebut dikaitkan dengan UUPA yang tidak terlaksana dalam penyelesaian sengketa Pilkada Aceh di MK.

“Kalau alasannya itu, harus kita apresiasi, tapi lagi-lagi saya katakan, sejauh ini belum ada instruksi atau arahan dari partai. Kami di DPRA, tentu berpegang pada arahan partai,” ujarnya.

Namun, jika suatu saat nanti partai menginstruksikan semua anggota DPRA dari fraksi PA harus mundur lantaran MK tidak menggunakan UUPA dalam menangani dan memutus sengketa pilkada di Aceh, maka ia selaku pimpinan fraksi dan orang yang diamanahkan oleh partai, siap melakukan itu. “Kalau sudah instruksi partai seperti itu, ya siap kita jalankan, tidak jadi masalah,” sebutnya.

Terkait keinginan yang telah diutarakan Azhari Cagee itu, Kautsar melihat itu sebuah komitmen yang benar-benar akan dilakukan. Menurutnya, Azhari Cagee orang yang berkomitmen dengan apa yang diucapkannya. “Saya lihat orang yang ngomong itu (Azhari Cagee) bukan orang yang mengancam sesaat, tapi ia punya komitmen dan integritas yang bagus, tidak mungkin mereka mengancam,” ujarnya.

Kautsar juga menanggapi kicauan sejumlah pengamat terkait proses gugatan yang saat ini sedang berlangsung di MK. Ia mengatakan, jika dipahami dengan baik bahwa proses gugatan yang sedang dilakukan pasangan Mualem-TA Khalid adalah salah satu tahapan yang memang ditetapkan oleh penyelenggara pilkada.

“Gugatan itu salah satu tahapan, maka ketika pasangan Mualem-TA Khalid melakukan itu, ya harus kita apresiasi, kita masih berada dalam koridor hukum,” sebutnya.

Soal adanya pihak-pihak yang kemudian mengatakan hal-hal miring terkait gugatan itu, Kautsar menanggapinya dengan santai. “Itu sah-sah sajalah saya pikir, pengamat memang seperti itu, apalagi ini zaman demokrasi, orang bisa saja ngomong sesuka hati,” ujarnya.

Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berlangung di MK saat ini. Kata Kautsar, apa pun keputusan dari MK nanti, itulah keputusan negara. Terakhir ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi apa pun soal anggota DPRA yang berniat mundur dari parlemen. “Semua kita punya komitmen pribadi ketika menjadi anggota dewan di DPRA, semua orang punya hak, jika benar ingin mundur, kita menghargai itu,” pungkas Kautsar. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help