SerambiIndonesia/

Salam

Ditunggu, Politisi yang Benar-benar Ingin Mundur

JAGAT politik Aceh pascapilkada 2017 kembali gaduh. Awalnya heboh oleh dua kasus penembakan

Ditunggu, Politisi yang Benar-benar Ingin Mundur

JAGAT politik Aceh pascapilkada 2017 kembali gaduh. Awalnya heboh oleh dua kasus penembakan. Masing-masing terhadap seorang kader Partai Nasional Aceh (PNA), Misno dan tetangganya, Juman yang terjadi Minggu, 5 Maret dini hari, di Gampong Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Aceh Timur.

Disusul kasus kedua, penembakan posko pemenang Roni Ahmad (Abusyik)-Fadhullah di Sigli, Pidie. Kemudian, kita dikejutan oleh ancaman mundur ramai-ramai politisi Partai Aceh (PA), baik para legislator maupun mereka yang baru saja terpilih jadi bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada pilkada serentak 2017. Mereka sesumbar akan mundur apabila Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai acuan dalam penanganan sengketa pilkada di Aceh.

Pertanyaannya, seriuskah ancaman ini atau hanya sekadar gertak sambal? Dalam artian, sekadar diperdengarkan kepada publik atau memang dimaksudkan secara khusus untuk memengaruhi hakim MK dalam memeriksa dan memutus perkara pilkada? Untuk menjawabnya, hanya pihak-pihak yang mengeluarkan ancaman itulah yang tahu akan kesungguhan hatinya. Sebagai bagian dari publik, kita hanya menunggu, siapa dari mereka yang benar-benar ingin mundur jika MK tak bisa sepenuhnya merujuk UUPA dalam memutus perkara pilkada?

Sebetulnya, manuver dan tekanan seperti ini tidak terlalu perlu. Terutama karena MK, dalam mengadili sengketa pilkada di Aceh, pastilah akan tetap merujuk ke UUPA. Namun, semua kita mestinya lebih cerdas memahami asas, praktik, dan budaya hukum. Bahwa dalam hal tidak ada pengaturan klausul tertentu di dalam UUPA, maka MK tentunya akan merujuk pada aturan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku secara nasional. Nah, beberapa pasal di dalam UUPA pun sifatnya memang seperti itu. Misalnya, tentang kepegawaian dan cuti kampanye bagi petahana yang tak diatur rinci dalam UUPA. Demikian pula tentang ambang batas selisih suara antara pihak yang digugat dengan penggugat. Artinya, UUPA akan tetap dirujuk hakim MK sepanjang tersedia rinci aturan tentang sesuatu hal di dalam UU tersebut. Tapi jika tak ada, apa pasal kita “paksakan” hakim MK untuk tetap berpedoman pada UUPA? Ini bukan saja sesuatu yang absurd, tapi juga terkesan pemaksaan kehendak.

Sekali lagi, ancaman seperti itu sungguh tak terlalu perlu, karena percuma saja dilakukan jika tujuannya untuk memengaruhi independensi hakim MK dalam memeriksa dan memutus perkara. Tidaklah mudah memengaruhi independensi dan integritas hakim-hakim MK sekarang. Harus pula kita pahami bahwa MK tentunya akan mematuhi proses hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan regulasi pilkada.

Oleh karena itu, seharusnya, kita beri keleluasaan kepada majelis hakim MK untuk memutus gugatan-gugatan pilkada dari Aceh berdasarkan undang-undang yang relevan dan berlaku, dan itu bukan cuma UUPA.

Tapi kalaupun UUPA tak sepenuhnya bisa dirujuk, karena hakim MK tak ingin melanggar peraturan, maka bagi politisi yang memang ingin mundur pun tak apa juga. Toh, ancaman untuk mundur itu tak akan membuat pemerintah, apalagi masyarakat Aceh rugi. Jika ada anggota dewan yang mundur, maka pengganti antarwaktunya langsung siap menggantikan. Demikian pula, jika ada kepala daerah yang terpilih, lalu kemudian mundur, penggantinya pun pastilah sangat siap untuk menggantikannya. Ayo buktikan bahwa wacana mundur ini bukan cuma gertak sambal.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help