SerambiIndonesia/
Home »

News

» Jakarta

Geram Tolak Re-Zonasi Leuser

Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) bersama Komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan aksi menolak

Geram Tolak Re-Zonasi Leuser
Petugas Pamhut menebang pohon sawit di areal Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang 

JAKARTA - Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) bersama Komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan aksi menolak re-zonasi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Jumat (17/3) di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Jakarta. Sebab, rencananya di kawasan Leuser akan dibangun proyek pembangkit listrik Geothermal.

Mereka melakukan aksi di halaman Kantor Kementerian tersebut dengan membawa sejumlah spanduk kecaman terhadap rencana proyek Geothermal di kawasan Leuser. Dalam aksi itu perwakilan peserta diizinkan beraudiensi dengan perwakilan pihak KLHK.

Perwakilan Geram, Shaivannur dalam rilisnya kepada Serambi mengatakan, pembangunan Mega Proyek Geotermal di Leuser dapat memicu terjadinya banyak praktik ilegal. Sebab, dengan pembangunan itu tentu akan membuka akses jalan yang menembus hutan, sehingga berpotensi terjadinya ilegal logging, pemburuan satwa, hingga pembukaan kebun sawit.

Ia menambahkan, alasan mereka menolak proyek Geothermal karena menyebabkan perubahan kawasan, padahal lokasinya itu berada di zona inti Leuser. “Aceh punya banyak alternatif lain, tidak harus merubah zona inti, Seulawah juga punya potensi Geothermal yang melebihi potensi di TNGL,” ujar Shaivannur.

Ia menambahkan, masyarakat menolak hadirnya Geothermal di Leuser karena menganggap lebih banyak menimbulkan faktor negatif, seperti kerusakan hutan. Sebab saat ini, masyarakat sekitar kawasan Leuser sangat membutuhkan hutan lindung, agar bisa memanfaatkan jasa ekosistem.

Untuk diketahui, rencananya PT Turki Hitay Holdings akan menginvestasi pembangunan pembangkit listrik Geothermal di kawasan inti Leuser, sehingga diduga ada upaya merubah status kawasan itu dari zona inti menjadi zona pemanfaatan. Namun rencana itu mendapat penolakan dari masyarakat dan kalangan aktivis. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help