SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

KEK Arun dan Kewenangan Aceh

PASCAPILKADA Serentak 15 Februari 2017 lalu, ternyata belum mampu meredam kegaduhan perkara politik

KEK Arun dan Kewenangan Aceh

Oleh Shaivannur M. Yusuf

PASCAPILKADA Serentak 15 Februari 2017 lalu, ternyata belum mampu meredam kegaduhan perkara politik di Aceh. Bermacam opini publik bermunculan. Beberapa hari ini kita sedang disibukkan dengan isu perombakan kabinet di jajaran pemerintahan Aceh. Pergantian pejabat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ini tidak terlepas dari kekecewaan Gubernur Zaini Abdullah terhadap kebijakan rekannya, Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, yang sebelumnya juga sempat merombak SKPA.

Plt Gubernur --yang bertugas selama tiga bulan saat Gubernur Aceh petahana cuti kampanye Pilkada 2017-- telah mengubah keputusan gubernur nonaktif yang menetapkan Pemerintah Aceh sebagai pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Jika merujuk pada artikel Prof Dr Ir Ahmad Humam Hamid MA (“Mimpi Deng Xioping dan KEK Lhokseumawe” Serambi, 10/1/2017), tersirat bahwa Plt Soedarmo telah melakukan manuver melalui kebijakan yang strategis, misalnya ia dalam waktu yang relatif singkat telah mendesak pusat untuk segera mengeluarkan PP KEK.

Ketika Plt Gubernur Aceh, Soedarmo, berniat menyelesaikan persoalan KEK Arun dengan mengikuti peraturan Nasional dan logika investasi era global. Harapannya agar pemerintah pusat segera mengeluarkan PP mengikuti delapan KEK lain terdahulu di seluruh Indonesia. Apabila kita tarik kesimpulan dari kutipan tulisan di atas, bahwa Humam Hamid telah bersikap tendensius terhadap pengusulan oleh konsorsium BUMN dan ini merupakan bagian dari “settingan” pusat untuk kembali menguasai aset kilang Arun.

Tak bisa dipungkiri bahwa, tujuan utama pusat menjadikan Soedarmo sebagai Plt Gubernur Aceh tidak lain hanyalah untuk mengambil langkah/kebijakan stategis, dalam hal ini ialah percepatan KEK Arun. Ini sama halnya untuk melemahkan status lex specialis Aceh sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian MoU Hesinki dan UUPA (self government). Terkesan Humam Hamid ingin menggiring opini publik bahwa rakyat Aceh tidak berdaya dan harus menerima kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pusat.

PP KEK Arun
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe pada 17 Februari 2017 telah diterbitkan. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi Pemerintah Aceh setelah PP tersebut diteken oleh Presiden Jokowi? Apakah menguntungkan atau justru Pemerintah Aceh dirugikan oleh keterburuan Plt Gubernur mendesak pusat agar PP KEK Arun segera ditebitkan? Saya menganggap bahwa posisi Pemerintah Aceh sangat dirugikan, artinya Aceh tidak mendapatkan kedaulatan secara ekonomi sebagaimana dimanatkan UUPA.

Setalah terbitnya PP No.5 tahun 2017 tentang KEK Arun posisi tawar Pemerintah Aceh melemah, yaitu hanya menetapkan badan usaha yang telah dibentuk melalui perjanjian konsorsium, di mana PDPA menjadi partner karena semua pengurusan dan penandatanganan dokumen dilakukan oleh Pertamina. Ini sangat ironis, status lex specialis Aceh telah dikebiri oleh misi pusat untuk menguasai dan mengelola aset Aceh.

Seharusnya Aceh menjadi pengusul KEK Arun, karena pengusul dapat menjadi pengelola. Aceh harus mempunyai modal mayoritas dalam pengelolaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Arun sebagaimana arahan Presiden dalam Rapat Terbatas 7 Agustus 2015 di Istana Merdeka, Jakata, yang menegaskan bahwa aset eks-kilang Arun Lhokseumawe dapat digunakan sebagai modal awal bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Untuk membangun KEK Arun tidak memerlukan modal besar (sebagaimana yang ditakutkan akan menguras/membebankan dana APBA) mengingat tanah telah dibebaskan, dan infrastruktur seperti perumahan, jalan, listrik, air bersih, rumah sakit, sekolah, tempat olah raga, bandara, pelabuhan dll telah tersedia. Hanya saja perlu dibangun penambahan pagar penghubung antara PT Arun, Pelindo, dan PIM.

Pada saat penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005, hal yang disepakati adalah Aceh menerima bentuk pemerintahan sendiri atau yang disebut dengan self government, karena self government ini tidak tertuang dalam bahasa hukum kita maka disebutlah otonomi khusus, di mana kewenangan-kewenangan Aceh diberikan melalui otonomi khusus itu sehingga lahirlah Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Hemat saya, good will dari MoU Helsinki itu sendiri juga terhambat, misalnya masalah keterlambatan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dll.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help