SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

KEK Arun, Era Baru Perekonomian Aceh?

KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat Aceh belakangan

KEK Arun, Era Baru Perekonomian Aceh?
GUBERNUR Aceh, dr Zaini Abdullah bertemu dengan Ketua Tim Penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe 

Oleh Ichsan M. Ali Basyah Amin

KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat Aceh belakangan ini. Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe telah diterbitkan, masih terjadi polemik mengenai keberadaan KEK tersebut. Masih pula muncul pertanyaan akan manfaat KEK Arun bagi daerah dan masyarakat Aceh. Akankah KEK Arun menandai era baru perekonomian Aceh? Akankah kawasan strategis ini menjadi milestone sejarah perekonomian di bumi Serambi Mekkah?

Pada awalnya, Gubernur Zaini Abdullah mengajukan KEK Arun lewat skema pengusulan oleh Pemerintah Aceh. Dalam perkembangannya, pengusulnya berubah menjadi konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terdiri dari PT Pertamina, PT PIM, dan PT Pelindo I (Serambi, 1/3/2017). Pengusulan oleh konsorsium dilakukan Plt Gubernur Soedarmo, yang menjabat saat Gubernur Zaini cuti selama kampanye Pilkada Aceh 2017. PP No.5 Tahun 2017 yang lahir kemudian menempatkan konsorsium BUMN di bawah pimpinan PT Pertamina sebagai pengelola KEK Arun, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) diikutsertakan sebagai anggota konsorsium.

Gubernur Zaini diberitakan telah mengusulkan revisi atas PP No.5 Tahun 2017. Usulan revisi menyangkut wewenang gubernur yang bukan hanya sebagai penetap Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Arun, tetapi juga sebagai pembentuk dan pengelolanya. Dengan demikian, Pemerintah Aceh melalui PDPA diharapkan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan peran yang lebih menentukan dalam perencanaan dan pembangunan KEK Arun (Serambi, 16/3/2017).

Gubernur Zaini hendaknya berhitung cermat, dengan mempertimbangkan posisi tawar, sumber daya daerah, dan berbagai kendala yang ada. Melalui PP No.5 Tahun 2017 saat ini, PDPA kabarnya akan memperoleh saham 25% dan jumlah ini dapat ditingkatkan ke depan (Serambi, 2/3/2017). Jangan karena langkah yang keliru, kehadiran KEK Arun kembali tak jelas, atau malah batal. Jangan sampai seperti kata pepatah “Mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan.”

Memacu perekonomian
Kehadiran KEK Arun berpeluang menggairahkan dan memacu perekonomian Aceh. KEK Arun dapat menjadi pengungkit perekonomian Aceh menjelang habisnya persediaan minyak dan gas (migas) dan berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus). Sampai saat ini, kinerja perekonomian Aceh sendiri masih belum menggembirakan. Data BPS Aceh dan Pusat (2016) menunjukkan pada 2015 pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas sebesar 4,27%, di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 4,88%. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh, masing-masing 17,08% dan 9,93%, juga jauh di atas tingkat kemiskinan dan TPT Nasional, yaitu 11,13% dan 6,18%.

KEK (Special Economic Zone) merupakan kawasan perdagangan bebas dengan berbagai variannya. KEK terdiri dari area yang secara geografis dibatasi oleh sebuah badan pengatur, di mana manfaat langsung keberadaannya dirasakan oleh pihak yang berlokasi di dalamnya (Akinci & Crittle, 2008, dalam CSIS, 2015). Kehadiran KEK diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi dengan berbagai insentif perpajakan, kepabeanan, dan investasi.

Berbagai insentif yang diberikan KEK memang akan menyebabkan hilang atau berkurangnya penerimaan dari pajak. Meskipun demikian, keberadaannya dapat mendorong berbagai sektor perekonomian (multiplier effect), membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat KEK sangat tergantung pada sejauh mana industri-industri dan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam KEK terkait dengan wilayah di mana ia berada. Efektivitas pelaksanaan program dan pengelolaan KEK secara berkelanjutan juga merupakan hal yang sangat penting.

Beroperasinya KEK Arun diharapkan menjadi babak baru perekonomian Aceh. Setelah era “Bonanza” minyak, sejak 1980-an hingga tiga dasawarsa lebih, perekonomian Aceh saat ini mengalami penurunan. Sampai sebelum tsunami 2004, sektor migas masih menyumbang sekitar 40% terhadap PDRB. Pada 2015, dengan persediaan migas yang kian menipis, sektor ini hanya memberi kontribusi sekitar 4%. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu sekitar 30%, tumbuh lambat, dengan nilai tambah yang rendah (BPS Aceh, 2006 dan 2016).

Rencana bisnis KEK Arun mencakup pengembangan industri migas dan energi (PT Pertamina), industri petrokimia (PT PIM), infrastruktur pelabuhan dan logistik (PT Pelindo I), dan agroindustri (PDPA). Total investasi selama 10 tahun diperkirakan mencapai Rp 50,5 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 40.000 orang (m.tempo.co, 31/1/2017).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help