Mutasi Pejabat tidak Patut Secara Hukum

Pengamat Politik dan Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra SH MH, menilai bahwa kebijakan Gubernur Aceh melakukan mutasi

Mutasi Pejabat tidak Patut Secara Hukum

BANDA ACEH - Pengamat Politik dan Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra SH MH, menilai bahwa kebijakan Gubernur Aceh melakukan mutasi pejabat eselon II beberapa waktu lalu tidak patut secara hukum karena masih dalam ruang lingkup UU Pilkada, bukan UUPA.

Gubernur, kata dia, seharusnya merujuk kepada ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada, karena masih masuk kedalam rezim Pilkada sampai akhir masa jabatannya.

“Pak Gubernur itu kan kemarin masuk sebagai petahana, jadi ya beliau harus mengikuti aturan yang telah mengikatnya sampai dengan akhir masa jabatan. Kalau tetap mengacu kepada UUPA, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa di dalam UUPA yang mengatur tentang cuti petahana? Kan tidak ada. Kalau pun ada, itu pasal 67 ayat (2) huruf i yang ditujukan kepada penjabat gubernur, bukan ke gubernur. Karena dalam ilmu administrasi negara, penjabat itu ditujukan kepada pemegang jabatan orang lain untuk sementara, bukan untuk gubernur petahana, dan itu bukan pula sebagai dasar hukum cuti petahana,” urainya dalam siaran pers yang diterima Serambi, Minggu (19/3).

“Lantas kemarin, pada saat pilkada, kenapa Pak Gubernur mau mengambil cuti petahana? Bukankah itu hanya diatur dalam UU Pilkada? Kok sekarang malah menggunakan UUPA? Itu pemahaman yang keliru,” tambah Erlanda lagi.

Persoalan mutasi pejabat ini, dikatakannya, berbeda dengan persoalan sengketa hasil pilkada, karena rumusan pasalnya sudah sangat jelas, yakni gubernur dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis oleh menteri.

Lex specialis yang berlaku disitu adalah UU Pilkada, bukan UUPA, karena mengikat kepada peserta pilkada, termasuk gubernur petahana. Gubernur seharusnya tetap harus tunduk pada peraturan tersebut, walaupun secara eksplisit tidak dijelaskan sanksi administrasinya pada akhir masa jabatan, namun sanksi pidananya ada di pasal 188 UU Pilkada yang ditujukan kepada pejabat negara yang melanggar.

Erlanda juga menepis pendapat yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dianggap tidak memiliki kewenangan dalam membatalkan pemutasian yang dilakukan gubernur. “Pendapat itu menurut saya tidak selamanya benar. Secara hukum administrasi iya, memang keputusan pejabat tata usaha negara yang berujung kesengketa tata usaha negara harus diselesaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ini persoalannya berbeda, bukan seperti pemutasian biasa karena undang-undang telah mengaturnya,” terangnya.

Dia mencontohkan Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana Mendagri pernah membatalkan keputusan Mantan Bupati, Yakobus Puttileihalat, yang merombak struktur pejabat SKPD di akhir masa jabatannya. Jadi bukan tidak mungkin Mendagri membatalkan pelantikan tersebut.

Adapun solusi terbaik menurut Erlanda, Gubernur Zaini Abdullah seharusnya membangun komunikasi dan harus bisa meyakinkan Mendagri, sehingga persetujuan tertulis atas pemutasian yang dilakukannya dapat disetujui. Ini penting agar pejabat yang telah dilantik tidak bermasalah secara hukum.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help