Politisi PA Siap Potong Jari

Seorang politisi Partai Aceh (PA) di DPRA, Azhari Cagee menyatakan siap memotong jari telunjuk jika dirinya tidak

Politisi PA Siap Potong Jari

BANDA ACEH - Seorang politisi Partai Aceh (PA) di DPRA, Azhari Cagee menyatakan siap memotong jari telunjuk jika dirinya tidak mundur dari DPRA apabila Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh.

“Saya akan mundur dari DPRA. Kalau saya tidak mundur, telunjuk saya dipotong. Tapi kalau saya mundur, telunjuk mereka (pengamat) harus dipotong. Kita buat perjanjian di notaris, mau?,” tantang Azhari menanggapi komentar pengamat yang menganggap rencana anggota DPRA dan pejabat dari PA akan mengundurkan diri dari jabatan hanya gertak sambal.

Tanggapan pengamat yang menilai rencana mundur politisi PA dari DPRA hanya gertak sambal benar-benar membuat berang Azhari Cagee. Tak main-main, politisi PA ini bahkan menantang para pengamat untuk potong jari telunjuk dan membuat perjanjian tertulis di notaris.

Azhari secara khusus menelepon Serambi dari Jakarta, Minggu (19/3) mempertegas kembali pernyataannya bersama politisi PA lainnya pada konferensi pers di ruang Fraksi Gerindra DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).

Waktu itu Azhari mengemukakan siap hengkang dari DPRA dan meninggalkan jabatannya selama ini, jika Pemerintah Pusat khususnya MK tidak menghargai kekhususan Aceh, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai acuan dalam penanganan sengketa pilkada di Aceh.

Sehari sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe terpilih, Suaidi Yahya dan Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir Umar juga menyatakan sikap serupa kepada wartawan Serambi di Jakarta.

Dalam keterangannya kepada Serambi, kemarin, Azhari Cagee meminta pengamat, jika berani menerima tantangannya untuk segera membuat janji tertulis di notaris. Tujuannya, ia ingin membuktikan bahwa apa yang ia katakan itu tidak main-main seperti yang dinilai oleh pengamat di media. “Ingat, saya pribadi tidak main-main dalam hal ini, jangan ngomong ini ngomong itu, saya benar-benar mau,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRA itu mengakui, memang sejauh ini belum ada instruksi dari pimpinan PA untuk mundur dari anggota DPRA atau jabatan bupati/wali kota, jika MK melupakan UUPA dalam proses sengketa Pilkada Aceh. Namun, secara langsung, Azhari dan sejumlah politisi lainnya telah menyampaikan rencana tersebut kepada Muzakir Manaf, selaku pimpinan tertinggi partai besutan eks kombatan tersebut.

“Instruksi secara tertulis belum, tapi sinyalanya sudah ada, dan ini juga akan diikuti oleh kawan-kawan lain di tingkat kabupaten/kota di Aceh. Pernyataan sikap kami ini telah kami sampaikan, respons pimpinan bagus, memang langkah ini harus diambil apabila UUPA dilanggar atau diserobot,” ujarnya.

Azhari menyebutkan, hadirnya PA dalam kancah politik Aceh saat ini, merupakan amanah yang telah disepakati dalam perjanjian MoU Helsinki dan dijabarkan dalam UUPA. Begitu pula dengan keberadaan dirinya dan anggota legislatif PA lainnya di parlemen, itu juga sebagaimana diatur dalam UUPA. “Kalau negara atau MK tidak berpedoman pada UUPA dalam penyelesaian sengketa pilkada, berarti sama dengan negara telah menganggap kami ilegal. Maka, untuk apa lagi berada di parlemen jika kami dianggap ilegal,” ujar Azhari Cagee.

Terakhir, ia menjelaskan, alasan pihaknya mendesak MK untuk mengacu pada UUPA dalam menangani sengketa Pilkada Aceh. Ia menuturkan, tahapan pilkada di Aceh telah berlangsung berdasarkan UUPA, mulai dari tahapan pendaftaran hingga tahapan akhir. “Semua tahapan berdasarkan UUPA, kenapa waktu ada tahapan gugatan begini bukan lagi dengan UUPA,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pasangan calon gubernur Aceh nomor urut lima, Mualem-TA Khalid melalui tim kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan terkait Pilkada Aceh 2017 ke MK pada Rabu 1 Maret 2017. Pendaftaran gugatan atau sengketa dilakukan Mualem-TA, lantaran pihaknya menengarai banyak pelanggaran yang tejadi secara terstruktur, masif, dan sistematis dalam Pilkada Aceh.

Kamis 16 Maret 2017, MK telah melakukan sidang pendahuluan atas laporan tersebut, bersamaan degan sidang sembilan kabupaten/kota di Aceh yang juga menggugat hasil Pilkada Aceh. Hingga saat ini, MK belum memutuskan apakah sengketa yang telah diajukan itu akan diterima atau tidak.

Direncakan, pada 22 Maret 2017, MK akan mendengar jawaban dari pihak termohon dalam laporan itu, selanjut MK akan memutuskan laporan sengketa itu diterima atau ditolak. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help