SerambiIndonesia/

Yusril Keliru Pahami UUPA

Muharramsyah, pengacara pasangan calon bupati dan wakil bupati Pidie, Roni Ahmad (Abusyik)-Fadhlullah TM Daud,

Yusril Keliru Pahami UUPA

* Tanggapan Pengacara Abusyik

SIGLI - Muharramsyah, pengacara pasangan calon bupati dan wakil bupati Pidie, Roni Ahmad (Abusyik)-Fadhlullah TM Daud, menilai bahwa Yusril Ihza Mahendra telah keliru dalam memahami Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Hal itu disampaikan Muharramsyah menanggapi permintaan Yusril yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menggunakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ambang batas selisih suara dalam menyelesaikan sengketa pilkada Aceh.

Sebab menurut kuasa hukum pasangan calon gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid ini, Aceh mempunyai peraturan khusus, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau juga disebut UUPA.

Pemahaman inilah yang dinilai Muharramsyah keliru, karena ambang batas selisih suara tidak pernah diatur dalam UUPA dan tidak tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Yusril telah keliru dalam memahami UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pilkada. Bagaimana mungkin meminta kepada MK menggunakan UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12 yang tidak mengatur masalah tersebut (ambang batas selisih suara)?” katanya setengah bertanya.

UUPA dia sebutkan, memang bersifat lex specialis. Tetapi apabila suatu ketentuan tidak diatur di dalam UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12, maka harus dipakai ketentuan yang berlaku umum dengan menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut Muharramsyah, penggunaan Pasal 158 sudah sesuai dengan asas hukum lex spesialis. Dimana peraturan khusus bisa mengenyampingkan peraturan umum. “Hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus harus kembali merujuk kepada ketentuan umum,” ujarnya.

Hal ini tidak bisa disamakan dengan pemberlakuan aturan persentase kursi DPRD sebagai syarat pengajuan calon. Sebab, ketentuan tersebut selain diatur di dalam Undang Undang Pilkada, juga diatur di dalam UUPA.

Di dalam UU Pilkada pasal 40 disebutkan, parpol/gabungan bisa mengajukan pasangan calon paling sedikit memiliki 20 persen kursi di DPRD, sedangkan di dalam pasal 91 UUPA, disebutkan parpol/gabungan mengajukan paslon jika mendapatkan kursi di DPRD sekurang-kurangnya 15 persen. Dalam hal ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memberlakukan aturan sesuai dengan ketentuan di dalam UUPA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help