Dewan tolak Dana Pihak Ketiga

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Abdul Razaq mengatakan pihaknya menolak

Dewan tolak Dana Pihak Ketiga

* Untuk Biayai Kelanjutan Proyek PDKS

SINABANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Abdul Razaq mengatakan pihaknya menolak apabila Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mencari dana kepada pihak ketiga untuk membiayai pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang kini sudah rampung mencapai 93 persen. Sebaliknya, DPRK Simeulue sudah menyetujui anggaran pembangunan PDKS hingga tuntas dan beroperasi.

Abdul Razaq mengatakan terkait anggaran pembangunan PKS yang telah digunakan untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty, pihaknya menilai pemakaian dana tersebut sangat tidak tepat dan dianggap sudah terlalu berani untuk menggunakannya. “Selaku Komisi B yang membidangi soal PDKS tidak ada konsultasi soal digunakannya uang pembangunan PKS untuk ikut program tax amnesty itu. Apalagi surat pemberitahuan dari PDKS tidak pernah kita terima sampai hari ini,” kata Abdul Razaq didampingi anggota dewan lainnya Irawan Rudiono.

Ia menilai untuk menggunakan uang pembangunan pabrik yang sudah disiapkan sejak awal, harus dipisahkan dengan PDKS. Sebab, meski PKS berada dalam “payung” PDKS tapi secara manajemennya berbeda. “PDKS itu sudah ada kerja sama operasional (KSO) dengan perusahaan lain. Kalau PKS tidak, kenapa uang PKS dipakai bersama dengan PDKS yang jelas-jelas sudah melakukan KSO. Jelas berbeda pengelolaan antara PKS dengan PDKS yang sudah ada KSO,” katanya.

Anggota DPRK Simeulue Abdul Razaq menambahkan anggaran daerah terakhir yang dikucurkan untuk menuntaskan pembangunann PKS sekitar Rp 7,6 miliar dengan komitmen pembangunan PKS akan selesai pada akhir 2015. “Dua kali PKS dijanjikan akan selesai pada akhir 2015 dan Juli 2016, tapi belum juga selesai sampai hari ini. Sekarang mau cari dana lagi untuk pembiayaan PKS, ada apa ini,” imbuh Razaq penuh tanya.

Seperti diberitakan sebelumnya Direktur PDKS Ir Yazid kepada Serambi Jumat (17/3) mengatakan pembangunan PKS hampir rampung. Namun dana pembangunan pabrik sawit sekitar Rp 6,1 miliar atau tiga persen dari total aset PDKS digunakan untuk ikut program pengampunan pajak. Oleh sebab itu, PDKS harus mencari dana pada pihak ke tiga untuk menuntaskan pabrik sawit yang sejak lama ditunggu oleh masyarakat Simeulue.(sm)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help