SerambiIndonesia/

DPRA Minta Gubernur tak Izinkan Pejabat Baru Gunakan Anggaran

DPRA meminta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah untuk tidak mengizinkan pejabat yang dilantiknya

DPRA Minta Gubernur tak Izinkan Pejabat Baru Gunakan Anggaran
Perwakilan 20 Kepala SKPA melaporkan pemberhentiannya inprosuderal kepada Pimpinan DPRA setelah menerima SK pemberhentian dari Gubenur Aceh, Senin (20/3) di Ruang Banggar DPRA. SERAMBI/HERIANTO 

BANDA ACEH - DPRA meminta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah untuk tidak mengizinkan pejabat yang dilantiknya pada 10 Maret 2017 menggunakan anggaran dari sumber APBA 2017 sampai ada penjelasan resmi dari Mendagri terkait dualisme kepemimpinan di sejumlah SKPA.

Permintaan tersebut disampaikan DPRA kepada Gubernur Aceh, Senin 20 Maret 2017. “Menurut Mendagri pelantikan yang dilakukan Gubernur Zaini Abdullah terhadap 33 pejabat eselon II tidak sah dan ilegal,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada wartawan di ruang Banggar DPRA, Senin (20/3) usai menerima pengaduan 20 pejabat eselon II Pemerintah Aceh yang diberhentikan gubernur.

Dasar permintaan tidak menggunakan anggaran APBA, kata Muharuddin untuk menindaklanjuti pertemuan Pimpinan DPRA dan Komisi I DPRA serta sejumlah fraksi dengan Gubernur Aceh terkait pelantikan 33 pejabat baru eselon II dan pemberhentian 20 pejabat eselon II yang lama yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan di sejumlah SKPA.

Dalam pasal 119 UUPA, Muharuddin membenarkan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh gubernur. Tapi itu berlaku dalam kondisi normal dan gubernur tidak ikut dalam pilkada.

“Membaca dan mentelaah isi UUPA itu jangan sepenggal-sepenggal, ada beberapa isi pasal lainnya yang saling terkait dengan pergantian pejabat,” ujar Muharuddin.

Menurut Muharuddin, banyak kejanggan pelantikan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Aceh. Pertama belum dapat izin tertulis dari Mendagri, kedua dilakukan malam hari atau di luar jam kerja, dan ketiga ada beberapa pejabat yang dilantik belum memenuhi persyaratan dokumen kenaikan jamabatan.

Kejanggalan tersebut, kata Muharuddin, sudah dilaporkan kepada Komisi ASN, Mendagri, Men PAN dan RB. “Semua ini dilakukan DPRA bukan untuk membela 20 pejabat yang diberhentikan, tapi lebih untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk permintaan untuk tidak menggunakan anggaran dari sumber APBA 2017,” demikian Ketua DPRA.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help