Mahasiswa di Lhokseumawe Gelar Demo

Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pengawal UUPA (Gempa UUPA) melancarkan

Mahasiswa di Lhokseumawe Gelar Demo
Mahasiswa yang tergabung dari Gerakan Mahasiswa Pengawal UUPA (Gempa), melakukan unjuk rasa di DPRK kota Lhokseumawe, Senin (20/3). Mereka menuntut jangan mengabaikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

* Minta Sengketa Pilkada Mengacu ke UUPA

LHOKSEUMAWE - Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pengawal UUPA (Gempa UUPA) melancarkan demonstrasi di beberapa lokasi di Lhokseumawe, Senin (20/3) siang. Mereka menyuarakan agar sengketa pilkada yang saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) mengacu kepada UUPA.

Pantauan Serambi, sekitar pukul 14.30 WIB, para mahasiswa dengan mengusung sejumlah spanduk dan poster berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center. Lalu dengan menggunakan sejumlah mobil dan sepeda motor, mereka bergerak ke Tugu Rencong Simpang Kuta Blang.

Di lokasi tersebut, para orator berorasi secara bergantian, sambil membagikan pernyataan sikap. Beberapa menit kemudian, para pendemo yang mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian bergerak menuju ke Simpang Empat. Di sana juga melakukan hal yang sama.

Selanjutnya mereka bergerak ke Gedung DPRK Lhokseumawe. Setelah berorasi, maka unsur pimpinan DPRK Lhokseumawe Suryadi bersama anggotanya Mukhlis Azhar menemui para pendemo. Di hadapkan mahasiswa, Suryadi memastikan pihaknya juga sedang memperjuangkan hal yang sama agar seluruh turunan UUPA dapat berjalan sepenuhnya di Aceh.

“Bahkan sejumlah anggota DPRK Lhokseumawe saat ini masih di MK untuk memperjuangkan agar sengketa Pilkada bisa diselesaikan sesuai dengan UUPA,” pungkas Suryadi.

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, mahasiswa bergerak ke Gedung DPRK Aceh Utara. Di sana, pendemo juga meminta agar anggota dewan dapat menjumpai mereka. Tidak lama kemudian, Sekwan Aceh Utara Abdullah Hasbullah SAg MSM menjumpai pendemo. Pendemo membacakan pernyataan sikap. Setelah mendapatkan penjelasan singkat dari Sekwan, mahasiswa pun membubarkan diri secara tertib.

Koordinator aksi, Haris, menyatakan MoU Helsinki telah melahirkan sebuah regulasi baru yang mengatur tentang kewenangan Aceh. Regulasi tersebut sepenuhnya tertuang dalam UU nomo 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA. “Jadi sudah sepantasnya UUPA harus menjadi landasan dalam pelaksaan proses Pilkada dari tahap awal hingga tahap akhir, termasuk untuk menyelesaikan sengketa pilkada,” kata Haris.

Dalam aksinya Gempa UUPA mengeluarkan sejumlah pernyataan, di antaranya meminta pemerintah pusat menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana tercantum dalam UUPA. MK agar bersikap arif dalam melihat persoalan sengketa perselisihan hasil pilkada dengan menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana tercantum dalam UUPA.

Meminta Pemerintah pusat untuk menyelesaikan seluruh turunan UUPA, serta seluruh elemen yang ada di Aceh untuk menghormati dan terus menjaga perdamaian di Aceh.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help