SerambiIndonesia/

MaTA Nilai Vonis Perkara Korupsi Masih Ringan

Peneliti Hukum di Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Sari Yulis menilai bahwa selama ini vonis majelis hakim

MaTA Nilai Vonis Perkara Korupsi Masih Ringan

BANDA ACEH - Peneliti Hukum di Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Sari Yulis menilai bahwa selama ini vonis majelis hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi masih tergolong ringan. MaTA berharap, pihak kejaksaan maupun majelis hakim, bisa memberikan hukuman yang berat, karena korupsi merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa.

Hal itu disampaikan Sari Yulis dalam konferensi pers terkait Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Aceh dari tahun 2013-2016 di Kantor MaTA, Banda Aceh, Senin (20/3). “Dalam proses penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi itu sama sekali belum diwujudkan secara konkrit oleh Pengadilan Tipikor kita. Rata-rata putusan masih ringan,” katanya.

Sari Yulis juga menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam dakwaan jaksa juga masih lemah. Sehingga, hukuman yang diberikan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, dan sangat mencederai langkah penegakan hukum di sektor pemberantasan koruspi di Indonesia, khususnya Aceh.

“Dikawatirkan ke depan, orang dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Karena selain diancam dengan vonis yang ringan, nanti mereka juga mendapatkan remisi, asimilasi, dan hak-hak lain yang didapatkan di LP. Semestinya jaksa bisa mendakwa dengan ancaman 20 atau 15 tahun penjara, jika dipotong 2/3 dari proses tahapan persidangan, pelaku tetap menerima di atas 10 tahun,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap, dalam proses pemberian hukuman bagi pelaku korupsi, majelis hakim Pengadilan Tipikor harus lebih mempertimbangan efek jera dari penghukuman tersebut, begitu juga dengan ancaman dakwaan jaksa. “Harus diancam dengan ancaman maksimum bukan minimum,” ungkapnya.

Dalam paparan analisisnya, Sari Yulis juga menyatakan bahwa dalam setiap tahun putusan terhadap perkara korupsi didominasi oleh vonis ringan. Selain itu, dari total 234 terpidana korupsi, 167 terpidana atau 71% di antaranya mendapatkan vonis ringan, sedangkan sisanya 31 terpidana atau 19% mendapatkan vonis sedang.

Lalu, kebanyakan pelaku korupsi didominasi dari kalangan pegawai negeri sipil sebanyak 121 orang dan disusul pihak swasta 69 orang. Kemudian, dari tahun 2013-2016 juga terdapat selisih pengembalian kerugian negara berdasarkan putusan majelis hakim, penyebabnya karena banyak aktor dari pelaku korupsi yang tidak tersentuh.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help