Home »

Opini

Opini

Mutasi Pejabat Cacat Prosedur

ANTARA politik dan hukum adalah pasangan, bila hukum dikaitkan dengan recht, maka politik digandengkan

Mutasi Pejabat Cacat Prosedur

Oleh Zainal Abidin

ANTARA politik dan hukum adalah pasangan, bila hukum dikaitkan dengan recht, maka politik digandengkan dengan macht. Jika keduanya dihubungkan dapatlah diungkapkan, recht bendichte werking des macht, nicht macht bendichte werking des recht (preposisi yang mencerminkan hukumlah yang membentuk kekuasaan, bukan kekuasaan sebagai pembentuk hukum). Penggantian 20 pejabat eselon II dan pelantikan 33 pejabat eselon II baru oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret 2017 lalu, justeru telah melencengkan proporsi hukum ke arah kepentingan kekuasaan (blunder).

UUPA tersemantik maknakan, upso facto bukan soal law enforcement, melainkan tontonan negara hukum tidak bekerja. Pasal 100 ayat (1) UUPA mengurai perangkat daerah dan lembaga teknis diatur dengan Qanun Aceh, peraturan organik dari dictum pasal dimaksud maka terlahir Qanun Aceh No.13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Pasal 10 Qanun Aceh No.13 Tahun 2016 menyodorkan norma bahwa pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada perangkat Aceh diangkat dan diberhentikan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, liner dengan Pasal 119 ayat (1) UUPA menentukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh gubernur. Sementara Pasal 118 ayat (1) UUPA juga menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen PNS secara Nasional termasuk majemen kepegawaian ketika Pilkada.

Korban politik
Diketahui selama beberapa event Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu aparatur pemerintahan selalu menjadi korban politik peserta pilkada, baik imcumbent dan/atau pemenang pilkada. Atas dasar itulah pembentuk UU berupaya memproteksi kesewenangan penguasa terhadap aparatur pemerintahan yang dituangkan dalam Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi UU sangat eksplisit mengingatkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Manajemen ASN berdasarkan Pasal 119 ayat (1) UUPA jucnto Qanun No.13 Tahun 2016 tidak menyediakan instrumen perlindungan bagi para pejabat ASN atas tindakan kesewenangan mutasi di masa pilkada, maka Pasal 269 ayat (1) UUPA memberi solusi (legal problem of solving) kaedah penunjuk bahwa peraturan perundang-undangan lain juga digunakan (diperlakukan) di Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA, dan Pasal 199 UU Pilkada menyatakan diri juga berlaku di Provinsi Aceh, sehingga saling melengkapi, harmoni sehingga argumentasi mutasi pejabat di jajaran Pemerintah Aceh tidak menggunakan UUPA secara ipso jure menjauh dari titik ratio legis.

Oleh karena itu, mutasi pejabat oleh Gubernur Aceh dengan men-derogat Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 telah “mengharu-birukan” opini publik akhir-akhir ini, menurut Muchsan (2007: 15) termasuk dalam salah satu jenis perbuatan pemerintah yang tercela. Ragam perbuatan pemerintah tercela dimaksud: Pertama, perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad); Kedua, perbuatan melawan UU (onwetmatig); Ketiga, perbuatan yang tidak tepat (onjuist); Keempat, perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatig), dan; Kelima, perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournemen de pouvoir).

Dalam kerangka konsep Muchsan (Prof Hukum Administrasi Negara UGM) ini, maka perbuatan pemerintah Aceh melabrak Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 termasuk dalam onwetmatig (melawan UU). Perbuatan pemerintah jenis ini sekaligus telah keluar dari prinsip legalitas tindak pemerintahan, di mana perbuatan pemerintah harus legal yaitu sah menurut UU (wetmatig), dan perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan UU disebut perbuatan yang ilegal atau onwetmatig. Legalitas tindak pemerintahan meliputi; wewenang, prosedur dan substansi. Tidak terpenuhi tiga komponen legalitas itu mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintah, bisa menyangkut wewenang, substansi maupun cacat prosedur.

Cacat prosedur
Di sisi lain, dalam perspektif hukum administrasi negara, sesungguhnya tindakan gubernur memutasi pejabat di jajaran Pemerintah Aceh bisa berbentuk legal bersyarat (legalitas bersyarat). Tindakan itu legal dengan syarat apabila mendapat mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Tidak legal selama belum memenuhi syarat berupa persetujuan, oleh karena itu Keputusan Gubernur Aceh tentang mutasi tersebut dapat digolongkan sebagai keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain untuk keberlakuannya. Sebelum persetujuan diperoleh, maka keputusan itu belum memiliki nilai sebagai keputusan yang sudah final.

Narasi ini sesuai rambu norma Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menegaskan bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus bersifat konkret, individual dan final (komulatif). Konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN sudah berwujud berupa sebuah keputusan, individual berarti KTUN itu tidak ditujukan untuk umum melainkan tertentu dan kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sementara bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belumlah bersifat final, oleh karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut Pasal 2 UU tersebut, menegaskan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan tidak termasuk dalam KTUN menurut UU ini, sehingga “keputusan” yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai objek sengketa tata usaha negara dan tidak dapat diadili atau tidak termasuk kompetensi absolute PTUN.

Dalam belitan kerangka normatif itu, maka keputusan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilakukan oleh Gubernur Aceh merupakan KTUN yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan untuk keberlakuannya, yaitu persetujuan tertulis dari Mendagri. Tanpa persetujuan maka belum sah (cacat prosedur) dan belum menimbulkan akibat hukum dengan sendirinya asas pra sah yang melekat di setiap KTUN belum berlaku. Jika keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan tersebut sudah menimbulkan kerugian, maka dapat digugat ke Pengadilan Negeri.

Dalam konteks ini, maka perintah Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 menjadi kunci penting bagi legalitas tindak pemerintahan. Atas dasar legalitas formal ini baru lahir asas pra-sah (vermoeden van rechtmatigheid), yakni sebuah keputusan harus dianggap sah, kecuali PTUN menyatakan tidak sah. Untuk itu, Gubernur Aceh mau-tidak mau harus berupaya memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri, guna menghentikan polemik mutasi ini. Non est princeps super leges, sed leges suoer princeperm (Raja tidaklah di atas hukum, tapi hukum di atas raja).

* Zainal Abidin, SH, M.Si, MH., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: zainalabd3@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help