Permohonan Kabur dan tak Capai Ambang Batas

Permohonan pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada 2017 di beberapa kabupaten/kota di Aceh

Permohonan Kabur dan tak Capai Ambang Batas

* Jawaban Termohon dari Aceh di Sidang MK

JAKARTA - Permohonan pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada 2017 di beberapa kabupaten/kota di Aceh, dinilai kabur dan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi atau MK diminta menolak permohonan para pemohon tersebut.

Permintaan ini disampaikan masing-masing oleh kuasa hukum KIP Aceh Utara yang menjadi termohon, kuasa hukum pasangan Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf sebagai pihak terkait, serta beberapa kuasa hukum KIP dan cabup/cawabup dari beberapa daerah di Aceh, dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilkada di Aceh Utara, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (20/3).

Gugatan hasil Pilkada Aceh Utara diajukan oleh pasangan Fakhrurrazi Cut/Mukhtar Daud SKH. Dalam gugatannya, pasangan ini meminta MK membatalkan surat keputusan KIP Aceh Utara No 20/Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada 23 Februari 2017.

Permintaan agar MK menolak permohonan pemohon ini, juga diutarakan kuasa hukum KIP Aceh Timur dan kuasa hukum pasangan Hasballah HM Thaib-Syahrul Bin Syamaun, selaku pihak terkait dalam gugatan yang diajukan pasangan Ridwan Abubakar-Abdul Rani, pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Timur.

Alasan tidak jelasnya objek permohonan juga disampaikan kuasa hukum KIP Gayo Lues dan kuasa hukum pasangan HM Amru-Said Sani yang telah ditetapkan oleh KIP Gayo Lues sebagai pasangan peraih suara terbanyak dalam Pilkada Gayo Lues.

Kuasa hukum KIP Aceh Utara, Nazaruddin Ibrahim SH dan Mahmuddin SH, saat membacakan jawaban sebagai termohon mengatakan, bahwa KIP Aceh Utara sudah melaksankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pilkada Aceh Utara dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya kuasa hukum KIP Aceh Utara mengatakan, pemohon tidak punya legal standing, karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara saat mengajukan gugatan ke MK.

Soal legal standing ini juga dipersoalkan HM Yusuf Ismail Pase SH MH, kuasa hukum pasangan Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf. Disebutkan, berdasarkan UU Pilkada atau UU No 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat (2) huruf (b), bahwa syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada ke MK harus memenuhi ketentuan ambang batas selisih perolehan suara yang diraih pemohon.

Kenyataannya, kata Yusuf Ismail Pase, pemohon memperoleh suara 106.647 sementara pihak terkait memperoleh 123.283 suara. “Itu berarti selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang diharuskan mencapai 16.636 suara, tapi nyatanya hanya ada 2.601 suara. Dengan demikian pemohon tidak punya legal standing,” kata Yusuf Ismail Pase.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help