Salam

Untuk Rakyat, Siapa Berani Potong Jari?

BERITA utama yang dilansir koran ini edisi Senin, 20 Maret 2017 berjudul ‘Politisi Partai Aceh Siap Potong Jari’ memunculkan

Untuk Rakyat, Siapa Berani Potong Jari?

BERITA utama yang dilansir koran ini edisi Senin, 20 Maret 2017 berjudul ‘Politisi Partai Aceh Siap Potong Jari’ memunculkan tanggapan beragam di ranah publik.

Banyak yang menyayangkan kenapa para politisi Partai Aceh (PA) yang menguasai parlemen dan merupakan partai terbesar di Aceh bisa terpancing dengan tanggapan pengamat terhadap statemen yang dikeluarkan salah seorang politisi PA, Azhari Cagee pada konferensi pers di ruang Fraksi Gerindra DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Maret 2017.

Waktu itu Azhari Cagee yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRA mengemukakan siap hengkang dari DPRA jika Pemerintah Pusat khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghargai kekhususan Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai acuan penanganan sengketa pilkada di Aceh.

Nah, pernyataan siap hengkang dari DPRA itulah yang memunculkan tanggapan pengamat. Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada menyebutkan, UUPA sekarang digunakan sebagai senjata pamungkas untuk menekan Pemerintah Pusat dan MK. “Menariknya adalah, mereka selalu menggunakan jurus UUPA sebagai senjata pamungkas ketika sudah terdesak. Sedangkan ketika situasi menguntungkan, UUPA tidak disentuh,” kata Aryos Nivada sebagaimana dilansir media ini.

Aryos menambahkan, ancaman mundur anggota dewan tidak membuat pemerintah rugi dan masyarakat Aceh rugi. Justru, kata Aryos, ia ingin melihat konsistensi pernyataan yang telah dikeluarkan itu. “Apakah mereka konsisten terhadap keputusannya atau hanya strategi politik saja untuk menekan dan memengaruhi agar kepentingan terhadap proses di MK tercapai,” tandasnya.

Pengamat politik dari Unsyiah, Dr Effendi Hasan MA juga menanggapi pernyataan siap mundur politisi PA, baik dari legislatif maupun eksekutif.

Menurut Effendi, para politisi PA yang melakukan pengancaman tidak akan berani mundur dari jabatannya. Kalau itu dilakukan, kata Effendi yang rugi juga PA, karena tidak ada lagi kekuatan di parlemen dalam mengawal gubernur Aceh terpilih.

Ditanggapi seperti itu, Azhari Cagee langsung bereaksi dengan menelepon Serambi dan menyampaikan tanggapan. “Saya akan mundur dari DPRA. Kalau saya tidak mundur, telunjuk saya dipotong. Tapi kalau saya mundur, telunjuk mereka (pengamat) harus dipotong. Kita buat perjanjian di notaris, mau?,” tantang Azhari.

Dia juga menegaskan, “kalau negara atau MK tidak berpedoman pada UUPA dalam penyelesaian sengketa pilkada, berarti sama dengan negara telah menganggap kami ilegal. Maka, untuk apa lagi berada di parlemen jika kami dianggap ilegal.”

Seru, memang. Namun sejauh mana manfaat ‘keseruan’ ini bagi rakyat? Harusnya di DPRA ada juga politisi yang berani menyuarakan siap potong jari kalau pelaksanaan dan pengelolaan APBA tidak berjalan tepat waktu dan tidak bisa mensejahterakan rakyat. Begitu seharusnya!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help