SerambiIndonesia/

Zaini: Presiden pun tak Bisa Membatalkan

Sudah sepekan mutasi kontroversial pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, memicu

Zaini: Presiden pun tak Bisa Membatalkan
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah memompin apel pagi bersama para kepala SKPA dan PNS di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (20/3/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

* Pejabat Baru Bisa Cairkan Anggaran

BANDA ACEH - Sudah sepekan mutasi kontroversial pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, memicu polemik. Mulai pengamat, pakar, hingga Mendagri sudah menanggapi persoalan ini. Kemarin, Doto Zaini--sapaan akrab Zaini Abdullah--menyatakan bahwa mutasi tersebut tidak melanggar aturan dan tidak bisa dibatalkan, bahkan Presiden RI pun tak bisa membatalkannya.

Pernyataan itu disampaikan Zaini di hadapan pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh dalam apel pagi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (20/3). “Ada berita bahwa ini bisa dibatalkan oleh Mendagri. Jangankan Mendagri, Presiden pun tak bisa membatalkannya. Yang bisa dibatalkan oleh Mendagri hanya peraturan atau undang-undangnya,” katanya melalui pengeras suara.

Doto Zaini menyatakan apel tersebut bukan apel biasa baginya, karena dia ingin meluruskan sendiri persoalan mutasi yang dilakukannya pada 10 Maret lalu. “Apa yang saya lakukan pada 10 Maret lalu tidak melanggar aturan. Regulasi yang menjadi landasan saat melakukan mutasi adalah undang-undang yang dimiliki secara khusus oleh Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” sebut Zaini.

Kalaupun Mendagri ingin batalkan atau revisi undang-undang yang berlaku khusus di Aceh, Zaini mengatakan haruslah melalui proses konsultasi antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Menurutnya, mengubah aturan yang diatur khusus di Aceh tak bisa begitu saja, kecuali daerah lain yang tak punya hak otonomi khusus seperti di Aceh.

“Ada yang mengatakan itu tidak boleh karena melanggar aturan sana- sini, sehingga hari-hari pertama sampai seminggu sesudahnya, sampai kemarin pun masih ada berita yang tidak menyenangkan kita. Tapi semua itu kita harus sabar melihat keadaan dan gejolak yang terjadi. Ini bukan ugal-ugalan, tapi kalau dilihat dari segi lain perlu kita lakukan, kalau tidak akan terhambat semua,” ujarnya.

Terkait adanya larangan kepala daerah melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis Mendagri sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Gubernur Zaini menjelaskan bahwa ia tidak ada lagi sangkut pautnya dengan aturan tersebut.

“Saya sebagai gubernur definitif masuk kembali pada 11 Februari. Kita telah mengetahui saya tidak terpilih lagi, berarti sudah putus dan tidak ada sangkut pautnya (UU Pilkada) dengan saya lagi, kecuali kalau saya dipilih kembali baru ada sangkut paut. Jadi, saya ambil kesimpulan bahwa saya harus melakukan mutasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,” kata Zaini yang juga calon gubernur Aceh nomor urut 4 berpasangan dengan Nasaruddin pada Pilkada 2017.

Mantan menteri Luar Negeri GAM ini mengungkapkan alasan dirinya melakukan mutasi, karena adanya sesuatu yang tidak beres yang dilihatnya selama masa cuti pilkada lalu. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menunggu kiprah Pemerintah Aceh. “Mereka jangan mengharap seperti preh boh ara hanyot. Seuatu yang tak kunjung datang. Maka, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, saya lakukan mutasi yang kesekian kalinya,” tukas Zaini.

Silakan gugat
Gubernur Zaini juga mengatakan bahwa apabila ada pejabat yang tidak senang dengan kebijakannya agar bisa melakukan upaya hukum dengan menggungat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help