SerambiIndonesia/

Salam

Gubernur Zaini, Patuhilah Aturan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Soni Sumarsono

Gubernur Zaini, Patuhilah Aturan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Soni Sumarsono meminta Gubernur Aceh tidak menugaskan/mengaktifkan pejabat struktural yang ia lantik berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 untuk menghindari penyalahgunaan wewenang karena melanggar ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin, permintaan Mendagri tersebut disampaikan melalui surat Kemendagri Nomor 820/2138/OTDA tanggal 24 Maret 2017. Surat itu untuk menyikapi Keputusan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah pada 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh. Surat tersebut juga ditembuskan kepada DPRA.

Dalam surat yang juga diterima Ketua DPRA, Muharuddin itu ditegaskan bahwa 33 pejabat eselon II yang dilantik Gubernur Zaini itu dilarang bertugas dan aktif untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, karena proses pelantikannya melanggar peraturan perundang-undangan.

Nah, kini terang benderang sudah bahwa pelantikan pejabat yang dilakukan Gubernur Zaini itu melanggar hukum. Dengan kata lain, inilah yang selama ini disebut dan diingatkan Serambi maupun pakar hukum dan pengamat pemerintahan di Aceh sebagai tindakan yang cacat hukum atau ilegal. Namun, Zaini bersikap seperti tak peduli. Pria yang belum terlalu lama menjadi WNI ini bahkan merasa paling jago menafsirkan hukum di republik ini. Apalagi diperkuat oleh “bisikan tak wajar” dari orang-orang dekatnya, terutama Kepala Biro Hukum Setda Aceh.

Sampai-sampai bahkan keluar pernyataan Gubernur Zaini di depan ratusan pegawai saat apel Senin lalu bahwa SK pelantikan “kontroversial” yang dikeluarkannya itu tak akan bisa dibatalkan oleh Presiden, apalagi oleh Mendagri.

Saat ini Mendagri memang tidak membatalkan SK mutasi atau pelantikan pejabat tersebut. Tapi dengan dinyatakan bahwa tindakan Gubernur Aceh itu melanggar peraturan perundang-undangan dan produk yang dihasilkannya berpotensi melahirkan para pejabat yang akan menyalahgunakan wewewang, argumen hukum apa lagi yang akan dikemukan seorang Zaini?

Argumen hukum yang selama ini ia pakai untuk membenarkan tindakan tersebut, juga sudah dipatahkan Dirjen Otda atas nama Mendagri. Bahwa Pasal 119 UUPA yang dijadikan dasar bagi Zaini saat melantik 33 pejabat eselon II tersebut ternyata bersifat lex generalis, bukan lex spesialis seperti yang dipahami Zaini dan Karo Hukum Setda Aceh selama ini. Buktinya, pada pasal tersebut tidak diatur persyaratan dan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II dimaksud sebagai asas lex spesialis. Dengan demikian, untuk urusan kepegawaian berlaku peraturan perundang-undangan nasional sebagai lex generalis. Zaini dan para penasihat hukumnya harus menyadari dan mengakui ini.

Konsekuensi dari semua ini, bagi Zaini yang maju sebagai petahana tetap berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa meskipun kalah dalam pilkada, ia tetap tak berhak melantik pejabat enam bulan sebelum masa jabatannya sebagai gubernur berakhir.

Kini, saran yang bisa kita sampaikan kepada Gubernur Zaini hanyalah: segera tindak lanjuti, dalam artian patuhi apa yang dinyatakan Dirjen Otda tersebut. Batalkan segera SK mutasi atau pelantikan 33 pejabat eselon II tersebut, sebelum berakibat hukum lebih jauh dan ruwet.

Jangan lagi mengeluarkan kebijakan dan pernyataan-pernyataan kontraproduktif yang membuat suhu politik dan tata pemerintahan di Aceh jadi gaduh dan ambigu. Cukuplah merasa paling benar karena sikap seperti ini menyiratkan kesombongan. Akui kesalahan, koreksi kebijakan yang keliru, atau jika perlu ikuti apa yang disarankan oleh belasan mahasiswa saat berdemo, yakni bertobatlah. Dengan demikian, akan ada jaminan bahwa menjelang akhir jabatan tak akan terulang lagi kebijakan yang aneh-aneh dari sang gubernur.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help