SerambiIndonesia/

Surat Mendagri tak Berpengaruh

Pemerintah Aceh tampaknya tak mau ambil pusing dengan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait mutasi

Surat Mendagri tak Berpengaruh

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh tampaknya tak mau ambil pusing dengan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pada 10 Maret 2017. Pemerintah Aceh menganggap surat itu tak berpengaruh, meski Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) meminta gubernur meninjau kembali pelantikan itu dan tidak mengaktifkan pejabat yang yang telah dilantik.

Demikian antara lain penegasan Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian SH MHum saat diwawancarai Serambi, malam tadi terkait surat Mendagri melalui Dirjen Otda, Soni Sumarsono yang meminta Gubernur Aceh tidak menugaskan/mengaktifkan pejabat struktural yang dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017 Tanggal 10 Maret 2017 untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tidak ada landasan hukum untuk mengeksekusi surat tersebut, karena keputusan gubernur masuk dalam sistem hukum tata usaha negara. Dalam hukum tata usaha negara telah diatur secara implisit bagaimana menyelesaikan perselisihan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara,” kata Edrian.

Edrian kemudian mempertegas, keputusan Gubernur Aceh Peg.821.22/004/2017 Tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh merupakan keputusan pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan atau sengketa terhadap keputusan tersebut, maka penyelesaiannya melalui peradilan yang berwenang yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada peradilan tata usaha negera. Itu sistem hukum, karena keputusan itu masuk dalam hukum tata usaha negara. Jangan dibawa lari lagi ke yang lain, tidak boleh,” sebutnya.

Edrian juga menyebutkan, apa yang disampaikannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, di mana disebutkan apabila produk hukum yang dipersoalkan masuk dalam keputusan tata usaha negara, maka penyelesaian harus diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Selain itu, lanjut Edrian, pasal 7, 8, dan 9 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga menyebutkan jelas terkait pembentukan perundang-undangan, di mana dalam UU itu mengatur tentang jenis, hierarki (tingkatan), materi dan muatan peraturan perundang-undangan. Di sana disebutkan jenis dan hierarki seperti UUD 1945, Tap MPR, PERPU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Karena surat tidak disebut sebagai salah satu hierarki pembentukan perundang-undangan, maka surat Mendagri itu dianggap Edrian tidak bisa mengenyampingkan keputusan Gubernur Aceh terkait mutasi tersebut. “Itu hanya surat, tidak layak kalau surat itu bisa mengenyampingkan keputusan gubernur. Kalau surat bisa mengenyampingkan keputusan ini, berarti sudah lari dari keputusan hukum,” sebut Edrian.

Edrian juga menyebutkan, tidak ada landasan hukum untuk mengeksekusi surat tersebut, lagi-lagi alasan yang ia sampaikan karena keputusan gubernur masuk dalam sistem hukum tata usaha negara. Ia juga mengatakan, surat yang dikirim Mendagri itu bukan instruksi, itu hanya selembar surat dan tidak ada landasan untuk mengeksekusi surat tersebut. “Boleh kita lihat dalam tata naskah surat, beda surat dan instruksi. Kalau instruksi, langsung dibuat instruki Mendagri kepada gubernur,” sebutnya.

Dalam wawancara, tadi malam, Edrian juga kembali menegaskan, Mendagri tidak punya kewenangan untuk membatalkan keputusan Gubernur Aceh terkait mutasi tersebut. Tentang pergantian atau pemberhentian pejabat struktural, itu merupakan urusan rumah tangga Pemerintah Aceh. “Mengapa harus diintervensi begitu jauh, itu hak kewenangan kita yang diatur secara khusus. Terkait surat itu, kita juga akan segera membalasnya ke Mendagri, karena kita bagian dari good governance,” pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help