SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Tetap Dianggap Sah sebelum Ada Pembatalan

DOSEN Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhoskeumawe, Dr Amrizal J Prang SH., LL.M

Tetap Dianggap Sah sebelum Ada Pembatalan

DOSEN Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhoskeumawe, Dr Amrizal J Prang SH., LL.M mengatakan, polemik pemberhentian dan pengangkatan 20 pejabat eselon II dan pelantikan 33 pejabat eselon II baru oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret 2017 sepertinya tidak akan berakhir kalau mantan pejabat, gubernur, dan DPRA tidak menahan diri.

Amrizal yang diwawancarai Serambi tadi malam terkait keputusan ‘kontroversi’ Gubernur Aceh yang disikapi oleh pihak Kemendagri, menandaskan, pemerintahan wajib terus berjalan dan keputusan gubernur tersebut juga terus dilaksanakan sampai ada putusan pembatalan. “Artinya, meskipun upaya administrasi dan hukum dilakukan, pemerintahan tidak boleh mandeg apalagi berhenti,” ujarnya.

Karena, lanjut Amrizal, sebagaimana asas hukum praduga rechtmatig (praesumptio iustae cusa), bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap rechtmatig (dianggap sah) sampai ada pembatalannya. Artinya, sebelum ada pembatalan terhadap Keputusan Gubernur tersebut, maka dianggap sah sebagaimana Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5/1986 yang diubah dengan UU Nomor 9/2004 dan UU Nomor 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Amrizal menekankan, seharusnya kondisi seperti ini tidak boleh berlarut-larut padahal berkaitan dengan penganggaran sudah memasuki bulan ketiga (Maret) tahun 2017. Sementara realisasi penyerapan anggaran APBA untuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik belum terlihat bergerak.

“Kalau realisasi anggaran APBA tidak segera dilaksanakan, maka rakyat berhak menggugat dan meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur Aceh dan DPRA yang dipilih langsung oleh rakyat. Seharusnya, Gubernur dan DPRA mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi dan kelompok,” kata Amrizal.

Amrizal juga menanggapi Surat Mendagri melalui Dirjen Otda, Soni Sumarsono yang meminta Gubernur Aceh tidak menugaskan/mengaktifkan pejabat struktural yang dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017 Tanggal 10 Maret 2017.

Jika merujuk sifat surat tersebut, kata Amrizal, bukanlah suatu keputusan yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur, sehingga dianggap tidak mempengaruhi apapun terhadap keputusan sebelumnya. Sehingga, ada kemungkinan gubernur tidak menindaklanjutinya.

Kalaupun, jika dimaksudkan sebagaimana Pasal 33 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), bahwa jika setelah pengawasan Komisi ASN memberi rekomendasi kepada Presiden, di mana Menteri memberi sanksi perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Namun demikian, surat yang disampaikan tersebut bukanlah suatu keputusan dalam bentuk sanksi,” demikian Amrizal J Prang.(nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help