Opini

Saatnya Beralih ke Transaksi Nontunai

KITA mungkin pernah mengalami kehilangan uang dari saku, ataupun saat bertransaksi mendapatkan jumlah

Saatnya Beralih ke Transaksi Nontunai

Oleh Teuku Munandar

KITA mungkin pernah mengalami kehilangan uang dari saku, ataupun saat bertransaksi mendapatkan jumlah lembar uang yang diterima lebih sedikit dari seharusnya. Itulah beberapa contoh risiko yang dapat terjadi saat kita bertransaksi menggunakan uang tunai. Belum lagi risiko keamanan yang bisa datang tanpa diduga saat kita membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Sebagai negara dengan budaya penggunaan uang tunai yang tergolong tinggi, masyarakat Indonesia rentan terhadap risiko yang dapat ditimbulkan akibat bertransaksi secara tunai. Dari data Bank Indonesia (BI), penggunaan transaksi tunai di Indonesia pada 2015 mencapai 89,7% dari total seluruh transaksi. Angka tersebut memang mengalami penurunan bila dibandingkan 2014 yang mencapai sekitar 95%, namun tetap tergolong tinggi.

Besaran jumlah transaksi tunai di suatu negara dipercaya memiliki korelasi atau hubungan terhadap beberapa aspek atau kondisi di negara tersebut. Sebagaimana terlihat dari data yang dipublikasikan masing-masing oleh Transparency International’s 2011 Global Corruption Perceptions Index dan MasterCard Advisors’ Analysis, yang menunjukkan terdapat korelasi positif antara aktivitas transaksi uang tunai dengan persepsi masyarakat dunia terhadap tingkat korupsi di suatu negara.

Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk bila dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah. Sebagai contoh India, Bulgaria, Rusia, dan termasuk Indonesia yang transaksi tunainya di atas 60%, memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, dan Finlandia yang transaksi tunainya rendah (10-20%), memiliki persepsi tingkat korupsi sangat rendah.

Hal yang sama juga berlaku pada korelasi antara penggunaan tunai dan kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di suatu negara. Tingginya penggunaan tunai di suatu negara, menempatkan negara tersebut berada di peringkat yang rendah dalam hal kemudahan berbisnis.

Melihat masih tingginya transaksi tunai di Indonesia, sementara tren perkembangan dunia semakin mengarah kepada transaksi nontunai, BI sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan instrumen nontunai dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Banyak manfaat
Banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam bertransaksi secara nontunai. Di antaranya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, menciptakan kecepatan dalam membayar sehingga meningkatkan efisiensi (misalnya pembayaran tol, ongkos transportasi), mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk menabung dan mengelola uang, mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan kecepatan perputaran uang dalam perekonomian (velocity of money).

Inisiatif mendorong transaksi nontunai sebenarnya telah dimulai sejak 2006, saat BI mengenalkan istilah less cash society (masyarakat bertransaksi nontunai). Berbagai rangkaian program kerja bersama perbankan dan industri sistem pembayaran Nasional telah dilakukan, di antaranya melalui pembentukan kelembagaan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, penggunaan uang elektronik pada sektor transportasi publik seperti busway dan kereta commuter Jabodetabek, serta perluasan jaringan pembayaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat seperti interkoneksi jaringan ATM pada 2013.

Gaung transaksi non tunai semakin terdengar setelah Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, pada 14 Agustus 2014 di Jakarta secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved