SerambiIndonesia/

LKPP: Pejabat Baru jangan Teken Kontrak

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

LKPP: Pejabat Baru jangan Teken Kontrak

* Untuk Hindari Gugatan

BANDA ACEH - Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arianta mengatakan, 33 pejabat eselon II yang baru dilantik Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah pada 10 Maret lalu kalau masih ragu dengan statusnya yang belum sah sebagai pejabat eselon II, maka lebih baik mereka tidak menandatangani kontrak proyek.

“Alasannya, jika ada pihak yang tidak senang, maka mereka akan melakukan gugatan ke pengadilan. Akibatnya, proyek yang sedang berjalan bisa terhenti,” kata Setya Budi Arianta kepada Serambi, Rabu (29/3), saat dimintai pendapatnya tentang keabsahan penandatanganan kontrak bagi seorang pejabat yang status pelantikannya dianggap tak memenuhi prosedur oleh Mendagri.

Untuk persyaratan sah atau tidaknya suatu kontrak (perjanjian), kata Setya Budi, bisa dilihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu menjelaskan, untuk terjadi perjanjian/persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat. Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan (klausul) tertentu dan keempat suatu sebab yang tidak terlarang.

Poin keempat tadi, kata Setya Budi, bisa menjadi masalah bagi pejabat eselon II yang baru, karena surat keputusan (SK) pelantikannya yang diterbitkan Gubernur Aceh dinyatakan Mendagri Tjahjo Kumolo melanggar peraturan perundang-undangan, karena belum mendapat izin tertulis dari Mendagri.

Oleh karenanya, ulas Setya Budi, dalam surat Mendagri yang diteken Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono pada 24 Maret 2017 itu, pada poin 7 a) disebutkan bahwa pejabat baru yang dilantik agar tidak ditugaskan/diaktifkan oleh Gubernur Aceh. Pada Poin 7 b), Mendagri juga meminta Gubernur Aceh untuk meninjau kembali SK pengangkatan 33 pejabat baru tersebut dan untuk menyesuaikannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proyek APBA 2017, lanjut Setya Budi, bisa saja dilelang. Toh masih ada kepala bidangnya yang akan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Jadi, kalau status Pengguna Anggaran (PA) masih diragukan, maka sebaiknya supaya pelaksanaan pelelangan proyek bisa berjalan, gunakan saja kepala bidang atau sekretaris di SKPA bersangkutan,” kata Setya Budi.

Ia tambahkan, kalau pejabat yang statusnya sekarang ini masih debatable dan ia ngotot untuk menandatangani kontrak proyek, sebetulnya bisa saja. Tapi kalau nanti ada gugatan dari orang yang tidak senang kepada pejabat yang bersangkutan, maka pelaksanaan proyek tersebut jadi terhenti di tengah jalan. “Apa memang itu yang diinginkan? Sayang masyarakatnya kan, tidak bisa menikmati proyek yang hendak dibangun pada akhir tahun nanti,” kata Setya Budi.

Oleh karena itu, kembali ia sarankan agar untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek dalam pelaksanaan proyek APBN atau KPA dan PPTK dalam proyek APBD/APBA, bisa menggunakan pejabat eselon III dan IV.

Menurut Setya Budi, jumlah pejabat eselon III dan IV di jajaran Pemerintah Aceh masih banyak dan mereka juga sampai kini belum dimutasi. Kecuali kalau dalam waktu dekat ada lagi mutasi pejabat eselon II dan III. Ini bisa membuat pelaksanaan proyek jadi lambat, karena harus membuat SK baru untuk penanggung jawab pelaksana proyek yang hendak dikerjakan.

Ia berharap Gubernur Aceh tak lagi melakukan mutasi pejabat menjelang masa jabatannya berakhir 25 Juni 2017, sehingga pelaksanaan proyek APBA yang dilelang pada bulan Mei nanti sudah ada yang bisa teken kontrak, sehingga sebelum masuk bulan Ramadhan proyeknya bisa dilaksanakan. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help