SerambiIndonesia/

Salam

Pejabat Korban Patologi Politik

Sejumlah pejabat baru yang dilantik Gubernur Zaini Abdullah pada pada 10 Maret 2017 sampai dua hari lalu mengaku

Pejabat Korban Patologi Politik
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Para mantan Kepala SKPA yang dicopot Zaini Abdullah menggelar rapat dan oertemuan terbatas di salah satu kafe di Banda Aceh, Sabtu (11/3/2017). 

Sejumlah pejabat baru yang dilantik Gubernur Zaini Abdullah pada pada 10 Maret 2017 sampai dua hari lalu mengaku belum berani menandatangani cek untuk pembayaran berbagai kebutuhan di instansi masing-masing. Selain pejabt baru, pejabat lalam yang merasa digeser secara illegal juga merasa dalam posisi serba salah, terutama terkait penggunaan fasilitas dinas, tunjangan jabatan, dan lain-lain.

Persoalan yang sangat besar sebetulnya adalah, akibat ketidakjelasan status masing-masing pejabat baru dan pejabat lama itu, kemungkinan besar sudah ada pelayanan publik yang mulai terganggu. Cuma saja, hingga kemarin belum muncul protes. Yang paling terasa tentu kalangan pengusaha yang bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai APBA.

Munculnya ketakutan pejabat baru serta bertambahnya keberanian pejabat yang dilengserkan, setelah Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono, menyatakan ada konsekuensi yang akan diterima pejabat yang baru dilantik Gubernur Zaini Abdullah, jika mereka mengeluarkan kebijakan penggunaan anggaran.

Menurut Soni, pengeluaran yang ditandatangani oleh atau peruntukan bagi para pejabat yang diangkat secara tidak sah, maka diperhitungkan sebagai kerugian negara dan harus dikembalikan setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ada banyak pejabat baru yang merasa ketakutan, cuma saja di antara mereka tak berani mengungkapkan perasaannya ke publik. Bahkan, di antara pejabat yang telanjur berkomentar pun, harus menarik kembali pernyataannya. Tentu, patut diduga, mereka mendapat tekanan berat.

Itulah sebabnya kita ingin mengatakan bahwa sejujurnya para pejabat baru dan pejabat yang merasa dilengsengserkan secara illegal adalah korban patologi atau penyakit politik. Mereka adalah para birokrat yang terjebak dalam lingkaran politik. Persoalan politisasi birokrasi memang bukanlah fenomena baru di sini. Menurut peneliti patologi politik, jauh-jauh hari sebelum otonomi khusus daerah ini diimplementasikan, rezim Orde Baru telah memanfaatkan struktur birokrasi dari pusat hingga daerah sebagai pondasi dalam mempertahankan rezim. Begitu kuatnya tarikan politik menyeret birokrasi sehingga intervensi-intervensi politik terus membayangi birokrasi.

PNS atau ASN yang idealnya tidak boleh memiliki afiliasi politik dan bersikap netral, justru dikondisikan sebagai agen-agen partai di tengah-tengah masyarakat. Padahal birokrasi merupakan entitas yang terpisah dari politik. Namun, birokrasi tetap saja menjadi sumber daya politik yang dianggap bisa ikut membantu dalam meraih dan mempertahankan sebuah kekuasaan.

Dalam penglihatan lebih luas, otonomi daerah memiliki pengaruh fundamental pada sistem birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, sekaligus juga perubahan pada sistem politik. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan konskuensi logis ketika daerah diberi kewenangan dan kekuasaan besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, konstelasi politik daerah akan meningkat sebagai jalan memperebutkan kekuasaan daerah yang sudah sangat otonom.

Yang memprihatinkan, peningkatan konstelasi politik daerah memiliki implikasi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah atau sistem birokrasi di daerah. Implikasi negatif ini menyangkut keterlibatan birokrasi dan birokrat dalam politik praktis. Dan, inilah yang kini menjebak sejumlah birokrat di Aceh. Dan, mereka belum tahu bagaimana menarik diri dari “jebakan” itu.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help