Empat Daerah Serahkan Laporan Keuangan ke BPK

Pemko Langsa dan Banda Aceh serta Pemkab Bener Meriah dan Aceh Tengah, Jumat (31/3) menyerahkan laporan keuangan

Empat Daerah Serahkan Laporan Keuangan ke BPK
KEPALA Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Aceh Isman Rudy SE MM menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) anggaran 2016 dari Wakil Wali Kota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM diaula kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Jumat (31/3). 

BANDA ACEH - Pemko Langsa dan Banda Aceh serta Pemkab Bener Meriah dan Aceh Tengah, Jumat (31/3) menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) anggaran 2016 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh.

Laporan tersebut diserahkan bupati/wali kota masing-masing kabupaten/kota kepada Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Isman Rudy SE MM. Isman dalam sambutannya antara lain mengatakan, penyajian LKPD merupakan tanggung jawab kepala daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dikatakan, LKPD juga harus sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan anggatan pendapatan dan belanja daerah), pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban APBD.

“Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada daerah yang sudah menyerahkan laporan keuangan Unaudited tahun anggaran 2016 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” katanya.

Dikatakan, penyerahan laporan LKPD dalam rangka memenuhi pertangjuawaban pelaksanaan APBD kepada Badan Pemeriksaan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal dalam sambutannya mengatakan, Pemko Banda Aceh sudah 8 kali mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian. “Tahun ini kami berharap juga mendapat kembali predikat tersebut dan juga bisa mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional,” kata Illiza.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM kepada Serambi mengatakan, pihaknya sangat komit untuk memberikan laporan keuangan yang dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Sejak tiga tahun lalu secara berturut-turut, kami sudah berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Tahun ini kita juga berharap mendapat hasil terbaik,” ujar Marzuki Hamid didampingi Amri Alwi SE dan Drs Teuku Sabena selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) serta Kepala Inspektorat Kota Langsa.(yuh/zb)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved