16 SKPK Pemkab Tamiang tak Punya Kantor Permanen

Sejak dimekarkan menjadi kabupaten sendiri 15 tahun lalu, yang artinya sudah tiga periode jabatan bupati,

16 SKPK Pemkab Tamiang tak Punya Kantor Permanen

KUALASIMPANG - Sejak dimekarkan menjadi kabupaten sendiri 15 tahun lalu, yang artinya sudah tiga periode jabatan bupati, para pegawai Pemkab Aceh Tamiang di 16 satuan kerja setingkat dinas/badan, bekerja melayani masyarakat di toko-toko yang disewa atau gedung yang dipinjam sementara. Pembangunan gedung selama ini baru terfokus untuk kantor Bupati dan DPRK saja.

Padahal, selain mendapat alokasi dan dari pemerintah pusat, pemasukan PAD kabupaten ini juga cukup melimpah, yang bersumber dari sektor perkebunan khususnya sawit, dan pajak daerah atas kendaraan dan barang. Mengingat kabupaten ini merupakan pintu masuk dan keluar Aceh, karena berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Sumatara Utara, melalui jalur lintas timur.

Beberapa instansi yang masih menumpang di antaranya, Satpol PP/WH yang menumpang di Gedung Kesenian, Dinas Syariat Islam bersama Dinas Pendidikan Dayah dan Sekretariat Baitul Mal juga menumpang di gedung Islamic Center.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan P2TSP serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong yang cukup banyak melayani masyarakat, menumpang di bekas Kantor Camat Karang Baru yang fasilitasnya sangat terbatas. Hal ini tentu saja membuat sejumlah pegawai di kedua instansi ini tidak bisa memberi layanan maksimal kepada masyarakat, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja.

Sejumlah warga yang ditanyai Serambi terkait hal ini mengatakan, masyarakat yang harus berurusan di dua kantor pelayanan pemerintah ini, hanya bisa pasrah dengan rendahnya kualitas layanan, karena persoalan pembangunan sarana kantor ini jelas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Andai saja ada pemerintah kampong yang saat ini mendapat kucuran dana cukup besar, punya keinginan memperbaiki sarana untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tetap saja tidak bisa dilakukan karena melanggar prinsip anggaran. Tidak mungkin pemerintah kampong yang membangun sarana untuk pemerintah kabupaten, meski hal ini sangat kami dibutuhkan,” kata seorang datok penghulu (kepala desa) saat mendatangi kantor BPM Aceh Tamiang, Kamis (6/4).

Instansi lain yang hingga kini terus berharap memilikli kantor permanen, yakni Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang masih menumpang bekerja di gedung pusat pelatihan yang saat bersamaan juga sering digunakan untuk hal lain.

Berikutnya Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Sekretariat MPU, ketiganya terpaksa menggunakan anggaran daerah untuk menyewa toko bahkan rumah warga untuk dijadikan kantor.

Sedangkan Dinas Sosial serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menumpang di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sedianya diperuntukkan bagi aktivitas dunia pendidikan. Sementara, Dinas Perhubungan yang kini berdiri sendiri (sesuai SOTK baru) untuk efektivitas birokrasi dan layanan masyarakat, malah masih menempel dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yang kini sudah berbeda tupoksi.

Dinas Pertanahan yang merupakan instansi baru yang kinerjanya diharapkan membawa perubahan mendasar di bidang agraria yang menjadi masalah utama pembangunan kabupaten ini --karena keterbatasan lahan akibat sebagian besar lahan di daerah ini berupa HGU yang dikuasi korporasi-- juga menumpang di Kantor Setdakab Aceh Tamiang dan sebagian pegawai terpecah karena harus berkantir di gedung Islamic Center.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help