SerambiIndonesia/

DKPP Berhentikan Komisioner Panwaslih Aceh

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Irfansyah, salah seorang Komisioner Panitia Pengawasan

DKPP Berhentikan Komisioner Panwaslih Aceh

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Irfansyah, salah seorang Komisioner Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Irfansyah diberhentikan secara tetap lantaran terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno lima anggota DKPP pada Jumat 24 Maret lalu. Sedangkan keputusan itu dibacakan dalam sidang kode etik terbuka pada Kamis (6/4) lalu, oleh oleh Ketua DKPP, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, bersama anggota Prof Dr Anna Erliyana SH MH, Dr Valina Singkat Subekti MSi, Saut Hamonangan Sirait MTh, dan Ida Buhiati SH MH.

Putusan tersebut tertulis dalam salinan putusan DKPP dengan nomor 17/DKPP-PKE-VI/2017. Serambi sendiri memperoleh salinan putusan itu kemarin, dan turut dibenarkan oleh salah seorang anggota Humas DKPP RI saat dikonfirmasi Serambi melalui pesan WhatsApp.

Putusan yang ditandatangani oleh Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH dan anggota DKPP lainnya itu juga bisa diperoleh pada laman DKPP melalui situs www.dkpp.go.id.

Irfansyah diadukan oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad, bersama empat anggota, yakni Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simajuntak, dan Daniel Zuchron. Para pengadu mengadukan Irfansyah (teradu) dengan pengaduan bernomor 9/V-P/L-DKPP/2017 tertanggal 16 Januari 2017.

“Kita telah membaca, mempelajari, dan memeriksa para pengadu. Juga mendengar jawaban teradu, keterangan pihak terkait, dan memeriksa semua barang bukti yang diajukan,” kata Jimly Asshiddiqie sebagaimana dilansir dalam salinan putusan itu.

Ada beberapa pokok aduan pengadu terhadap teradu. Pertama, teradu dianggap telah menandatangani beberapa surat keluar Panwaslih Aceh yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan administrasi. Salah satunya, terkait surat Panwaslih Aceh yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh pada tanggal 5 Agustus 2016 perihal data proses tahapan pencalonan yang ditandatangai teradu. “Teradu mengakui telah menandatangani surat tersebut tanpa adanya nota dinas dari Ketua,” kata Jimly.

Selanjutnya, teradu diadukan karena tidak melaksanakan tugas dengan komitmen tinggi dan melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur. Beberapa hal di antaranya, teradu tidak menghadiri undangan pelantikan dan bimtek Panwascam di Kabupaten Bireun sesuai dengan surat tugas yang telah dikeluarkan.

“Teradu juga tidak hadir pada pelantikan dan bimtek Panwaslih Gayo Lues tanpa pemberitahuan. Sering melalaikan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan data pengawasan tahapan pencalonan, verifikasi, dan penetapan pasangan calon,” kata Jimly.

Selain itu, teradu dinilai jarang menghadiri rapat pleno dan menandatangani berita acara hasil pleno. Pengadu selaku pihak Bawaslu RI juga telah melakukan pembinaan sebanyak tiga kali kepada Panwaslih Aceh terkait masalah teradu. “Tetapi (teradu) tetap belum ada perubahan,” sebut Jimly.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help