SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

‘Maop’ Bernama UN

SAAT ini siswa-siswa kelas 12 SMA sedang mengikuti Ujian Nasional (UN). UN adalah satu syarat yang ditetapkan

‘Maop’ Bernama UN

Oleh Dian Rubianty

SAAT ini siswa-siswa kelas 12 SMA sedang mengikuti Ujian Nasional (UN). UN adalah satu syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sementara itu, siswa kelas 9 SMP juga bersiap-siap untuk mengikuti UN tingkat SMP, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Pada saat yang sama, terbayang nun di Desa Kalibening Kecamatan Salatiga, Jawa Tengah, anak-anak SMP Alternatif Qaryah Thayyibah (QT) di sana sedang melakukan kesibukan yang berbeda. Mereka malah asik mempersiapkan diri untuk mempresentasikan proyek akhir yang akan menunjukkan kesiapan mereka melanjutkan ke jenjang SMA. Proyek ini biasanya merupakan berbagai observasi dan hasil percobaan sederhana, yang diajukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa itu.

Beberapa tahun lalu, ada anak SMP QT yang mencoba membuat kompor briket yang bahannya adalah sampah daun bambu kering yang bertumpuk di desanya. Sang anak memang belum berhasil dengan percobaannya. Tapi yang penting tentu bukan sekadar hasilnya saja. Proses belajar dan kepedulian anak itu justru layak untuk dibanggakan. Betul, pendidikan di Desa Kalibening bertujuan untuk membentuk karakter mulia, membangun kepedulian dan kemandirian, serta mendidik anak bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Hakikat dasar pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di sana UN bukanlah maop, sesuatu yang dianggap menakutkan. Karena dianggap sebagai salah satu yang ikut menentukan dicopotnya berbagai jabatan bila hasil UN tidak sesuai standar. Momok ini pula yang menyebabkan ada siswa, orang tua, bahkan sekolah, bersedia melakukan berbagai bentuk kecurangan demi nilai kelulusan.

Di SMP QT, UN adalah pilihan merdeka. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA negeri milik pemerintah, silahkan mengikuti UN. Bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA QT, UN bukan syarat wajib untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Bahkan mereka boleh memilih, akan ikut UN tahun ini atau tahun depan, atau tahun depannya lagi. Tak ada guru yang tertekan karena mandat atasan tentang nilai siswa dan persentase kelulusan, tak ada orang tua yang ketakutan kelak nilai buruk dapat menyebabkan anaknya tak bisa melanjutkan pendidikan. Andai saja anak-anak di Aceh dan Nusantara punya kemerdekaan yang sama. Mereka tentu tak perlu cemas belajar, bila ingin mengikuti UN dengan jujur. Atau tak perlu sibuk bangun dini hari untuk berburu kunci jawaban!

Disambut gembira
Akhir tahun lalu, sempat diberitakan bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan moratorium tentang pemberhentian pelaksanaan UN. Kabar yang disambut gembira oleh orang tua, pihak sekolah dan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Bahkan Ketua MPD Aceh sudah menyatakan MPD Aceh siap memberi masukan bagi Pemerintah Aceh, dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan ditetapkannya bentuk evaluasi lain yang sesuai, untuk menilai kemampuan anak dan memetakan kondisi pendidikan di Aceh. Dana sekitar Rp 500 miliar per tahun untuk penyelenggaraan UN tentu dapat dialihkan ke berbagai program peningkatan kualitas pendidikan yang lain. Terlebih UN hanya satu aspek saja, dari delapan standar pendidikan nasional yang harus kita capai (Serambi, November 2016).

Niat Presiden Jokowi itu sejalan dengan janji kampanye beliau untuk menghapus UN. Secara hukum pun, sebenarnya pemerintah memang harus serius memikirkan tentang penghapusan UN. Menyangkut hal ini, sudah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan 58 warga negara. Bahkan pada 2009, keputusan PN ini sudah dikuatkan pula oleh keputusan Mahkamah Agung, dengan ditolaknya kasasi yang diajukan pemerintah (Ellin Driana, 2017). Sungguh disayangkan, niat baik itu ternyata hanya angin surga. UN tetap menjadi maop. Karena akhirnya, Presiden Jokowi urung melaksanakan moratorium UN. Pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan UN tahun ini.

Berbagai seminar, dengar pendapat dan penelitian sudah banyak dilaksanakan untuk melihat efektivitas dan dampak dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang satu ini. Betul, kita memerlukan suatu bentuk evaluasi akhir untuk melihat perkembangan anak didik, menilai kualitas dan memetakan kondisi terkini penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Tapi berdasarkan berbagai penelitian, jelas UN bukanlah model yang tepat untuk mewujudkan keinginan itu.

Sejak pelaksanaannya pada 2002, UN menuai banyak protes dan keresahan. Menurut Ellin Driana (2017), berbagai hasil penelitian telah menunjukkan berbagai dampak buruk pelaksanaan UN. Yang pertama, pelaksanaan UN mempertajam “kesenjangan prestasi akademis berdasarkan status sosial ekonomi keluarga”. Anak dari keluarga berada, yang mampu membayar mahal biaya bimbingan belajar khusus untuk program UN, tentunya memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih nilai tinggi.

Sementara siswa dari keluarga yang kurang/tidak mampu, apalagi bila mereka termasuk dalam golongan minoritas, hal ini tentu akan meningkatkan resiko hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terlebih ketika tahun-tahun pertama pelaksanaannya, UN sukses menjadi maop bagi banyak siswa yang duduk di kelas 12 SMA, kelas 9 SMP dan kelas 6 SD, karena dijadikan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Pemerintah seakan tidak menghargai proses belajar yang sudah bertahun dijalani oleh anak didik. Alhamdulillah, ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Mendikbud, kebijakan ini dihapus. UN tak lagi menjadi penentu kelulusan siswa (A. Ilyas Ismail, 2015).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help