Home »

Opini

Opini

Darurat Energi Aceh

KETERSEDIAAN energi listrik yang cukup, kini menjadi satu masalah paling serius di Aceh. Kebijakan pemadaman

Darurat Energi Aceh

Oleh Elly Sufriadi

KETERSEDIAAN energi listrik yang cukup, kini menjadi satu masalah paling serius di Aceh. Kebijakan pemadaman bergilir pun hampir setiap hari diterapkan oleh pemegang mandat listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN). Padahal, General Manager PLN Wilayah Aceh pernah mengungkapkan bahwa Aceh sudah berada pada tahap surplus daya, sementara kondisi sebenarnya tidaklah demikian.

Sebagai gambaran, pada saat beban puncak (antara jam 19.00-22.00) kebutuhan daya di Aceh mencapai 360 MegaWatt (MW). Sedangkan daya yang tersedia hanya sekitar 355 MW dengan catatan pasokan dari berbagai penyedia berjalan normal. Sebagai gambaran, sumber pasokan daya yang berjalan selama ini berasal: Suplai dari Belawan sebesar 165 MW; PLTMG Arun sebesar 105 MW; PLTU Nagan hanya 55 MW dari target 200 MW; dan PLTD Lueng Bata sebesar 30 MW.

Sementara suplai dari Belawan sering mengalami gangguan akibat terganggunya jaringan interkoneksi Sumut-Aceh, begitu juga dengan PLTMG Arun yang sering shut down (tidak berfungsi). Data ini menjadi sangat penting untuk kita cermati, kebutuhan di atas belum termasuk untuk aktifitas industri dan manufaktur skala menengah dan besar. Bila dalam dua hari terakhir pasokan listrik sudah berjalan normal, bukan berarti bahwa kita sudah keluar dari permasalahan energi listrik ini. Permasalahan yang sama akan berulang dalam waktu yang akan datang ini.

Permasalahan kekurangan daya di Aceh ini juga diungkapkan oleh Wakil Menteri ESDM (detik.com, 8/4/2017). Satu rencana menambah daya di Aceh adalah dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap. Perlu diketahui, hampir 100% pembangkit listrik tenaga uap masih menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Padahal kita ketahui bahwa batubara selain bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, juga dikenal di dunia sebagai energi kotor, karena menimbulkan polusi yang sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan). Penggunaan bahan bakar yang non-clean and renewable memang mampu menyelesaikan masalah krisis energi listrik di Aceh, namun menimbulkan masalah baru bagi rakyat Aceh.

Kedaulatan energi
Satu dari 15 program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih adalah Aceh Energi. Semangat yang terkandung dalam program Aceh Energi ini bukan hanya Aceh surplus energi listrik untuk memenuhi kebutuhan rakyat Aceh, namun Aceh juga memiliki kedaulatan energi yang berasal dari sumber energi yang bersih dan terbarukan. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kemandirian energi dan menjadi sumber pendapatan daerah sebagai bagian dari exit strategy setelah berakhirnya dana otsus pada 2027 nanti.

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Bab III Pasal 3 ayat (1) disebutkan, Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan, Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Bahkan di ayat (3) disebutkan, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.

Pada sisi lain UU ini juga memandatkan bahwa PLN tidak lagi bertanggung jawab sebagai produsen PLN, namun hanya bertanggung jawab dalam hal distribusi dan jaringan. Produk hukum ini memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi pemerintah daerah dan swasta untuk mengambil peran sebagai produsen listrik, dan PLN wajib membeli setiap kWh yang dihasilkan dan terpakai.

Bahkan, pemerintah juga memberlakukan tarif beli lebih tinggi bagi produsen listrik yang berasal dari sumber energi listrik terbarukan seperti listrik tenaga air (Permen ESDM No.22 Tahun 2014), tenaga matahari atau dikenal dengan solar cell (Permen ESDM No.17 Tahun 2013), tenaga panas bumi (Permen ESDM No.17 Tahun 2014), tenaga angin (Permen ESDM No.22 Tahun 2014) dan sampah kota (Permen ESDM No.44 Tahun 2015). Bahkan untuk pemanfaatan sampah kota tarif yang diterapkan dalam Feed in tarif lebih dari dua ribu rupiah per kWh.

Selain Aceh Energi, agenda lain yang menjadi pengarusutamaan (mainstreamining) dalam setiap sektor pembangunan Aceh ke depan yang tertuang dalam visi dan misi gubernur/wakil gubernur terpilih adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang juga menjadi bagian dari Aceh Green. Dengan demikian konsep pembangunan energi listrik juga harus dirancang sebagai upaya jangka panjang dan ramah lingkungan dalam memenuhi satu kebutuhan dasar rakyat Aceh. Agenda ini berat dan tidak mudah, biasanya pelaku-pelaku utama yang berinvestasi di bidang energi adalah perusahaan multinasional yang sudah malang melintang di ranah energi. Hal ini menjadi persoalan awal yang akan menjadi kendala.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help