SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Kaum Disabilitas di Sekitar Kita

PADA Maret 2007 Indonesia ikut menandatangani kesepakatan terkait hak-hak orang-orang yang berkebutuhan khusus

Kaum Disabilitas di Sekitar Kita
PENYANDANG disabilitas mengikuti salah satu cabang lomba pada perayaan Hari Disabilitas Intrnasional (HDI) di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Minggu (30/11). SERAMBI/NASIR NURDIN 

Oleh Hanifah Hasnur

PADA Maret 2007 Indonesia ikut menandatangani kesepakatan terkait hak-hak orang-orang yang berkebutuhan khusus yang kemudian dijabarkan dalam UU No.11 Tahun 2011. Di sini, dapat kita lihat bahwa pemerintah kita ternyata cukup serius dalam mengayomi kaum difabel yang lebih familiar dengan sebutan orang-orang berkebutuhan khusus atau dulunya lebih dikenal sebagai penyandang cacat.

Konvensi ini hendaknya bisa menjadi landasan pemerintah dalam mengakui keberadaan kaum difabel di negeri kita ini, mengakui hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Namun disayangkan, ternyata komitmen tersebut masih tampak blur di masyarakat kita, banyak orang-orang dengan kebutuhan khusus di daerah-daerah terpencil luput dari perhatian pemerintah.

Banyak dari mereka yang dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya, mereka dianggap sebagai beban keluarga dan diacuhkan oleh keluarga mereka sendiri. Bahkan dalam budaya tertentu, masih ada yang beranggapan anak yang lahir dengan kemampuan yang berbeda ini dianggap aib keluarga dan harus dihapuskan statusnya sebagai anggota keluarga. Anak tersebut ditipkan ke keluarga jauh dan dibiarkan tumbuh di luar tanggung jawab mereka.

Di sisi lain, dapat kita lihat, masih banyaknya pengemis-pengemis di simpang-simpang kota, seperti di Banda Aceh contohnya di Simpang Lima, Simpang Surabaya atau Simpang Jambotape mangemis di simpang-simpang jalan ini. Pemerintah Aceh bukannya tidak peduli dengan keberadaan mereka, hanya saja kebijakan yang dikeluarkan mungkin masih kurang tepat. Imbauan untuk seluruh warga Banda Aceh agar tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun kepada pengemis jalanan, tampaknya bukanlah solusi yang tepat karena kenyataannya jumlah mereka makin hari makin bertambah.

Teori Maslow
Menurut Abraham Maslow (1908-1970), manusia memiliki lima kebutuhan mendasar. Kelima kebutuhan tersebut disusunnya bertingkat-tingkat membentuk piramida dimana kebutuhan akan aktualisasi diri atau diakui keberadaannya berada di tingkat paling atas. Teori ini apabila dikaitkan dengan permasalahan disabilitas, maka wajar bila kita menemukan permasalahan ini belum menemukan titik terang sampai saat ini, karena kaum difabel di negeri kita masih dipandang sebagai orang yang terpisah dari badan masyarakat.

Padahal, sebenarnya mereka masih memiliki kemampuan lain disebalik kekurangannya itu yang hendaknya dioptimalkan potensinya selain untuk membantu mereka hidup mandiri juga guna membuat mereka merasa hidup dalam kehidupan mereka. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari tujuan pembangunan yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset penting dalam pembangunan.

Permasalahan sebenarnyanya bukanlah terletak pada mereka yang terlahir dengan kondisi yang berbeda kemampuanya, bahkan mereka sendiri tidak menginginkan hal itu. Namun cara pandang atau stigma masyarakatlah yang melahirkan sikap seolah-olah kaum difabel patut dipandang dengan belas kasihan dan bukanlah bagian dari masyarakat. Sebagai konsekuensinya maka kita melihat kesejahteraan itu masih jauh dari kehidupan mereka. Tingkat kesejahteraan itu sendiri sebenarnya sangat relatif karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda dan tidak bisa dinilai berdasarkan yang tampak di permukaan saja.

Kesejahteraan memiliki pengertian yang sangat luas, di antaranya seperti yang tersebut dalam situs yahoo.com kesejahteraan merupakan keadaan di mana manusia hidup dalam keadaan aman dan bahagia karena kebutuhan dasar berupa kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tingal, dan pendapatannya dapat terpenuhi dengan baik serta memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kondisi telah sejahtera atau tidaknya kaum difabel di negeri kita bisa kita lihat dari tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengupayakan hak-hak dasar mereka seperti hak aksesibilitas terhadap tempat-tempat umum, lapangan pekerjaan, sosial, kesehatan dan pendidikan.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help