SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Kabinet Terakhir Doto Zaini

BABAK baru politik terjadi di Aceh, setelah Gubernur dr Zaini Abdullah secara mendadak mengangkat dan melantik pejabat baru

Kabinet Terakhir Doto Zaini
SERAMBI/M ANSHAR
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (10/3/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

Oleh Mashudi SR

BABAK baru politik terjadi di Aceh, setelah Gubernur dr Zaini Abdullah secara mendadak mengangkat dan melantik pejabat baru di lingkungan pemerintahan Aceh. Kebijakan yang oleh banyak kalangan dinilai kontroversi karena tidak memiliki pijakan hukum yang kuat tersebut, membuat “turbulensi” politik pascapilkada 2017 kembali terjadi. Sejumlah pejabat yang diganti mempertanyakan dan melakukan perlawanan. Sementara pejabat baru tidak bisa berbuat. Meskipun Menteri Dalam Negeri membenarkan langkah Zaini, tetapi surat Dirjen Otonomi Daerah yang meminta gubernur meninjau ulang keputusan yang dikeluarkan sejak 10 Maret lalu itu, masih belum dicabut.

Langkah Doto Zaini (begitu dr Zaini Abdullah sering disapa) membongkar-pasang “kabinet” usai pelaksanaan Pilkada 2017 itu, didasari karena ada beberapa kebijakan yang dilakukan para pembantunya selama ia menjalani cuti sebagai petahana yang dianggap merugikan dan menimbulkan persoalan. Misalnya, penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, SOTK dan melambatnya realisasi anggaran. Semua ini dianggap menggangu rencana pembangunan Aceh dan performa dirinya sebagai kepala daerah.

Namun demikian, tidak sedikit yang berpendapat pergantian yang mendadak itu sarat muatan politik. Doto Zaini dianggap sedang melakukan “bersih-bersih” terhadap para pembantunya yang dinilai tidak netral, mempunyai loyalitas ganda atau bahkan tidak loyal sama sekali pada pilkada lalu. Sebagai seorang petahana, Doto Zaini tentu punya banyak informasi terhadap kawan dan lawan politik, termasuk di tubuh birokrasi yang ia nakhodai.

Pergantian pejabat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan pemerintah daerah merupakan hal yang lumrah. Seorang kepala daerah diberi kewenangan untuk melakukannya kapan saja, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam sistem pemilihan kepada daerah secara langsung, keleluasaan seperti ini sangat membantu kepala daerah terpilih merealisasikan visi, misi, program, dan janji politik yang telah disampaikan. Ia bisa memastikan pejabat yang dipilih dan diangkat dalam jabatan tertentu, mempunyai kecakapan, integritas, dan loyalitas.

Berjalan lancar
Doto Zaini sendiri, sejak menjabat gubernur Aceh mulai 2012 lalu, sudah melakukan pergantian anggota kabinetnya lebih kurang 8 kali. Selama itu pula tidak banyak hambatan teknis-yuridis yang dialami. Semua berjalan lancar dan pejabat baru yang diangkat bisa bekerja tanpa ada keraguan apapun terkait status hukum posisi yang diemban. Rintangan yang muncul lebih bersifat politis, baik dari legislatif sebagai mitra kerja, maupun rekan sejawatnya, Wakil Gubernur Muzakir Manaf. Termasuk sinisme publik. Semua gangguan politik itu telah dihitung dampaknya bagi pemerintahan yang ia pimpin.

Tetapi tidak untuk perombakan yang baru dilakukan setelah dirinya mengikuti kontestasi kepala daerah pada medio Februari lalu. Kali ini, kebijakan bekas Menteri Kesehatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini justeru menuai badai perlawanan dari sejumlah pejabat daerah yang ia non-jobkan. Legislatif Aceh pun segendang sepenarian dengan sikap yang dipertontonkan pegawai negeri sipil itu.

Lewat ketua dan beberapa anggotanya, Dewan meminta gubernur membatalkan pengangkatan pejabat baru karena menyalahi prosedur hukum. Mereka tidak mengakui dan berkenan menerima pejabat baru dilantik itu melakukan rapat membahas sejumlah persoalan anggaran dan pembangunan. Bahkan anggota yang mulia ini melakukan langkah politik yang lebih jauh, menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan Gubernur Zaini.

Yang dirugikan dari kebijakan tidak populer dan jauh dari sikap profesional seorang pemimpin itu, tentu saja masyarakat. Layanan publik tidak berfungsi, roda birokrasi tersendat, pelaksanaan program terhenti. Hak dan kepentingan masyarakat disandera oleh sikap politik yang tidak mendidik. Para pihak, atas nama kekuasaan dan harga diri, membangun tembok pertahanan tanpa memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat yang konon sering kali mereka atas namakan.

Para birokrat yang diberi jabatan baru itupun sesungguhnya juga “dirugikan”. Hanya saja, kerugian ini bisa dihindari dari awal, jika ada ada kemauan dan keberanian untuk menolaknya. Bagi seorang birokrat dengan eselonisasi tinggi, pengetahuan tentang syarat wajib yang harus dipenuhi untuk melakukan rotasi, mutasi dan sebagainya oleh seorang pimpinan, sudah sangat memadai. Berbekal pengetahuan dan jam terbang yang tinggi itulah, sikap menerima atau menolak bisa diambil-lakukan.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help