Proyek APBA 2017 Rawan Gugatan

Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rustam Effendi berpesan kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah

Proyek APBA 2017 Rawan Gugatan
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (10/3/2017). SERAMBI/M ANSHAR 

 * Status 33 Pejabat Diduga belum Sah

BANDA ACEH - Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rustam Effendi berpesan kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM, serta Inspektur Aceh, Muhammad, untuk berkonsultasi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan proyek APBA 2017.

Soalnya, surat keputusan (SK) pengangkatan 33 pejabat baru pada 10 Maret 2017 oleh Gubernur Zaini Abdullah, SK-nya diminta cabut kembali oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dengan alasan belum mendapat izin tertulis dari Mendagri dan proses pengangkatannya belum sesuai aturan.

“Status pejabat diduga belum sah. Jika ia mengambil kebijakan, maka menurut hukum, hasil tindakannya itu ilegal. Ini artinya, proyek APBA 2017 rawan gugatan dari kontraktor yang kalah tender,” kata Rustam Effendi menanggapi masih banyak proyek APBA 2017 yang belum dilelang terkait belum tuntasnya kasus mutasi 10 Maret 2017, terhadap 33 pejabat baru eselon II di lingkup Pemerintah Aceh.

Rustam menduga, mengapa sampai 13 April 2017, berdasarkan data dari Web TV Monitor P2K, masih ada 1.127 paket lagi proyek fisik yang belum dilelang. Selain itu, 107 paket proyek pengadaan barang yang akan dilelang melalui e-catalog belum juga dilelang.

Hal ini juga terkait dengan status 33 pejabat eselon II baru yang dilantik Gubernur Zaini 10 Maret 2017, SK pengangkatannya diminta cabut oleh Mendagri. Dari 33 pejabat yang dilantik itu, salah satunya adalah Kepala Biro Pengadaan Barang, Reza Ferdian. Salah satu tugas dan fungsi kepala biro adalah melaksanakan lelang proyek APBA. Nah, di tempat itu, semua proyek APBA dilelang.

Karena status keabsahan dirinya sebagai pejabat eselon II sebagai pengguna anggaran (PA) masih diragukan, maka hasil kebijakan yang diambilnya bisa dinilai orang nanti jadi ilegal. “Inilah yang kami maksud, hasil lelang proyek APBA 2017 rawan gugatan dari kontraktor yang kalah tender,” ujar Rustam Effendi.

Begitu juga 33 pejabat eselon II lainnya, selaku pengguna anggaran (PA), mereka akan membuat kebijakan. Antara lain, membentuk kelompok kerja (pokja) yang akan menilai penawaran proyek APBA yang ditender bebas dan menguasakan pencairan anggaran APBA kepada Kepala Bidang atau Sekretaris, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kalau yang memberikan kuasa, statusnya masih diragukan, hasil pemberian kuasanya nanti bisa ilegal.

Masalah ini, kata Rustam Effendi, hendaknya perlu menjadi pemikiran gubernur, terutama Sekda, dan Inspektorat Aceh. Masa tugas Gubernur Zaini Abdullah akan berakhir 25 Juni 2017, sedangkan masa pertanggungjawaban proyek APBA 2017 baru akan berakhir 31 Desember 2017. Maka, proses semua beban tanggung jawab proyek akan ditimpakan kepada 33 pejabat eselon baru yang status keabsahan legalitasnya masih diragukan.

Kalau ada gugatan pada masa enam bulan ke depan, setelah masa tugas gubernur habis, maka pejabat yang bersangkutan yang akan menghadapinya.

Untuk kasus-kasus pemotongan kontrak proyek APBA tahun sebelumnya yang digugat kontraktor ke pengadilan, kata Rustam Effendi, pemerintah banyak yang kalah, sekarang ditambah lagi dengan kasus baru yaitu proyek APBA 2017 yang telah dilelang maupun yang akan dilelang,”ujarnya.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah yang dimintai tanggapannya terhadap masih banyak paket proyek APBA 2017 yang belum dilelang mengatakan, ia minta Kepala SKPA bekerja keras dan lebih cepat lagi. Tidak perlu terlalu khawatir terhadap berbagai isu-isu yang berkembang di luar pemerintahan.” Bekerja saja, menurut aturan yang ada,”ujar gubernur.

Zaini Abdullah menyatakan, dirinya sangat optimis pelaksanaan persiapan Penas KTNA ke 15 yang akan dilaksanakan di Kota Banda Aceh 6 - 11 Mei 2017, bisa berjalan sukses. Persiapannya saat ini sudah mencapai 85 persen, karena itu dirinya tidak begitu khawatir terhadap persiapan Penas tersebut. Sementara itu, kalangan yang berada di sekitar lokasi Penas, sangat meragukan, semua persiapan bisa tuntas, pada hari pembukaan Penas KTNA, 6 Mei 2017 mendatang. Alasannya, masih banyak persiapan yang belum tuntas, dan bisa dilihat langsung ke lokasi gelar teknologi di belakang Stadion Harapan Bangsa, di Loong Raya, Banda Aceh.

Ketika ditanya tentang apakah dirinya sudah membalas atau menyikapi surat teguran kedua Mendagri yang dikirimkan kepadanya tanggal 11 April 2017. Gubernur mengatakan, kalau soal itu tanyakan saja langsung ke Mendagri.

Ia tidak mau menjawab dengan tegas. Tapi, menurut sumber, di kalangan Pemerintahan Aceh, Gubernur Zaini Abdullah, telah membalas surat Mendagri tersebut, apa isinya gubernur dan pihak Mendagri yang tahu,” ujar sebuah sumber kepada Serambi. (her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved