SerambiIndonesia/

KASN akan Lapor Zaini ke Presiden

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan melaporkan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, kepada Presiden RI

KASN akan Lapor Zaini ke Presiden
WAKIL Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengetok palu tanda pengesahan RAPBA 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRA, Senin (30/1) malam. 

* Karena Lakukan Mutasi Lampaui Kewenangan

BANDA ACEH - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan melaporkan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, kepada Presiden RI, karena melakukan mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Aceh pada 10 Maret 2017 malam dengan banyak melanggar aturan, bahkan melampaui kewenangannya.

Melapor kepada Presiden, seperti yang hendak dilakukan KASN itu, adalah untuk pemberian sanksi kepada Gubernur Aceh, jika tidak berkenan menyikapi surat rekomendasi KASN.

Dalam surat itu Ketua KASN meminta Gubernur Zaini untuk meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Nomor PEG.821.22/004/2017 tentang Mutasi Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Aceh tanggal 10 Maret 2017 karena apa yang dilakukannya itu belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian inti isi surat Ketua KASN, Prof Dr Sofyan Effendi, Nomor B-1086/KASN/4/2017 tanggal 11 April 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Mendagri, Men-PAN dan RB, Kepala BKN, Pimpinan DPRA, dan kepada masing-masing pelapor.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan ST yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengenai surat Ketua KASN yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada 18 April itu mengatakan, DPRA sudah menerima tembusan surat KASN tersebut.

Surat KASN untuk Gubernur Aceh itu, perihalnya tentang rekomendasi atas pengaduan 20 pejabat eselon II lingkup Pemerintah Aceh yang diberhentikan atau dinonjobkan dalam mutasi 10 Maret 2017 oleh Gubernur Zaini Abdullah.

Pada poin 1 suratnya, KASN meminta Gubernur Zaini Abdullah meninjau kembali SK-nya Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh dan selanjutnya menempatkan kembali 53 aparatur sipil negara (ASN) ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai persetujuan Medagri.

Pada poin 2, KASN menjelaskan, apabila 20 ASN tersebut diduga ada yang melakukan pelanggaran disiplin selaku ASN, maka hendaklah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat dan dampak pelanggran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada poin 3, KASN menjelaskan, apabila 20 ASN tersebut dinilai kinerjanya rendah, seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja selama enam bulan. Apabila dengan waktu tersebut capaian kinerjanya masih rendah, maka baru dapat dilakukan pergantian terhadap yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan isi Pasal 118 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help