Home »

News

» Jakarta

Refly Harun: Surat Mendagri bukan untuk Membatalkan SK

Ahli Hukum Tata Negara, Dr Refly Harun SH MH LLM, menyatakan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

Refly Harun: Surat Mendagri bukan untuk Membatalkan SK
Dr Refly Harun SH MH LLM

JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara, Dr Refly Harun SH MH LLM, menyatakan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah hanya berisi saran dan beberapa catatan, bukan pembatalan SK Gubernur Aceh.

Ia tegaskan, surat Mendagri tidak bisa membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur Aceh tentang pengangkatan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilantik 10 Maret 2017 silam.

“Surat Mendagri tersebut hanya berisi saran dan beberapa catatan, bukan pembatalan SK. Terserah kepada gubernur apakah mau menurutinya atau tidak,” kata Refly Harun menjawab Serambi di Jakarta, Selasa (18/4) petang.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam suratnya Nomor 820/1809/SJ, tanggal 11 April 2017, minta Gubernur Zaini Abdullah membatalkan surat keputusan gubernur tentang pengangkatan 33 pejabat eselon II.

Selanjutnya dalam salah satu poin surat tersebut, Mendagri mempersilakan gubernur membuat SK baru dengan tidak mengakibatkan adanya pembebasan jabatan (nonjob) atau penurunan jabatan (demosi) serta memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

Refly Harun mengatakan, yang bisa membatalkan SK Gubernur adalah gubernurnya sendiri dengan mencabut SK dimaksud, atau adanya putusan pengadilan. “Hanya dua itu yang bisa membatalkan SK gubernur. Dicabut oleh gubernurnya sendiri atau diperintahkan pengadilan,” tukas Refly Harun.

Ditegaskan, sepanjang SK belum dicabut gubernur atau adanya putusan pengadilan, maka pejabat yang sudah diangkat sebelumnya tetap sah. “Jadi, terpulang kepada gubernurnya sendiri,” tukas Refly.

Menurut Refly, apabila bicara taat asas, gubernur tak perlu menggubris surat Mendagri tersebut. Alasannya, Mendagri mendasari suratnya pada UU Nomor 10 Tahun 2016 yang salah satu pasalnya melarang kepala daerah petahana (imcumbent) mengangkat pejabat baru tanpa izin tertulis Mendagri. Sementara Aceh memiliki UU khusus, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan lex spesialis.

“Kalau dilihat dari hukum an sich, maka yang harus digunakan adalah UU Pemerintahan Aceh atau UUPA,” demikian Refly Harun.

Dipandang benar
Terpisah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kurniawan SH LLM di Banda Aceh kemarin menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat baru di jajaran Pemerintah Aceh wajib dipandang benar (sesuai dengan asas atau prinsip dalam hukum administrasi negara) karena mereka diangkat oleh pejabat yang sah, bukan oleh pejabat yang di luar kewenangannya.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help