SerambiIndonesia/

Gempa Pidie Jaya

Tak Ada Dana ke Luar Daerah, Dewan Pijay Mengamuk

Pihak staf bagian umum Sekwan setempat mengutarakan bahwa tidak adanya alokasi dana lagi untuk konsultasi keluar daerah untuk sementara.

Tak Ada Dana ke Luar Daerah, Dewan Pijay Mengamuk
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Ilustrasi Dewan mengamuk 

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya (Pijay), Hasan Basri ST MT, Rabu (19/4/2017) sekira pukul 11.00 WIB, mengamuk dengan memecahkan kaca pintu utama gedung dewan setempat.

Aksi itu dilakukan setelah mempertanyakan dana konsultasi rehabilitasi dan rekontruksi paska gempa ke staf bagian umum Sekretariat Dewan (Setwan) setempat.

Dari sejumlah sumber Serambinew.com, menyebutkan ‎ihwal mengamuknya anggota dewan Pijay itu, saat mempertayakan dana konsultasi keluar daerah (Jakarta) terhadap pembangunan pasca bencana gempa hingga hingga empat bulan terakhir belum ada penanganan sama sekali.

Pihak staf bagian umum Sekwan setempat mengutarakan bahwa tidak adanya alokasi dana lagi untuk konsultasi keluar daerah untuk sementara.

Mendengar penjelasan itu, Hasan pun yang temperamen dan berontak dan mengambil asbak rokok melempari ke bagian pintu kaca utama kantor dewan hingga mengalami pecah.

Sumber lain juga menyebutkan, masih ada beberapa benda inventaris bagian umum yang rusak sepertihalnya mesin fax dan WFi.

Kepada Serambinews.com, Rabu (19/4/2017) petang, Hasan Basri yang berhasil dikonfirmasi lewat ‎telepon seluler pribdinya mengatakan, selaku anggota dewan diriny sangat kecewa atas sikap Pemkab Pijay yang tidak berhasil melobi dana untuk rehab rekon pasca gempa Pijay.

"Sudah empat bulan bencana Pijay berlalu namun belum ada tanda-tanda pembangunan sedikitpun untuk Rehab Rekon,"ujarnya.

Sebagai bukti, Presiden RI, Jokowi yang dua kali mengunjungi Pijay dengan berjanji untuk membangun mesjid At-Taqarub Trienggadeng. Namun, hingga kini belum kunjung terwujud pembangunannya.

Sebelumnya, beberapa anggota dewan telah menyambangi Kementerian PU untuk mempertanyakan payung hukum terhadap rehab rekon.

Tapi nyatanya hingga kini belum ada kejelasan adanya Inpres dan Kepres. Sehingga mengakibatkan baik yang ada pada masa tanggap darurat dan yang berlanjut tidak bisa dilanjutkan. Seperti pembangunan mesjid At-Taqarub yang dijanjikan oleh presiden tak dapat dilanjutkan.

Jadi, selaku Badan Anggaran (Banggar) dewan maka berkeinginan berkonsultasi kembali ke Mensekneg, Mendagri dan BNPB pusat menanyakan tindak lanjut rehab rekon Pijay yang hingga lima bulan belum ada tanda-tanda pekerjaan apapun. (*)

Penulis: Idris Ismail
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help