Tugu Patung Tari Picu Prokontra

Rencana Pemko Subulussalam membangun monumen atau tugu Tari Dampeng dalam bentuk patung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tugu Patung Tari Picu Prokontra
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Prasasti Peresmian Subulussalam 

SUBULUSSALAM - Rencana Pemko Subulussalam membangun monumen atau tugu Tari Dampeng dalam bentuk patung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Malikussaleh memicu prokontra. ”Wali Kota Subulussalam sebagai pemangku kebijakan harus membatalkan rencana pembangunan tugu bentuk patung itu,” kata Edi Saputra, ketua Perwakilan YARA Kota Subulussalam dalam keterangannya kepada Serambi belum lama ini.

Menurut Edi pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat menolak pembangunan tugu patung tersebut karena dinilai melanggar syariat Islam. Bahkan, YARA dan warga menggalang petisi untuk menuntut Pemko membatalkan pembangunannya. Petisi tersebut diserahkan kepada DPRK Subulussalam, Senin (17/4) lalu saat berlangsung Sidang Paripurna LKPJ wali kota Subulussalam.

Warga juga meminta agar tugu pahlawan di Kantor Camat Rundeng segera diruntuhkan lantaran dinilai melanggar norma syariat Islam. Penolakan tugu tari dampeng juga heboh di media sosial. Para netizen Kota Subulussalam menyatakan menolak dan menyampaikan kekesalannya atas rencana pembangunan tugu tari dampeng di Kota Sada Kata itu. Namun tak sedikit pula yang justru mendukung lantaran dianggap sebagai melestarikan budaya lokal Kota Subulussalam.

Bukan prioritas
Sementara itu Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Subulussalam Zulyadin menilai pembangunan tugu patung tari dampeng bukan sesuatu yang utama. Dia juga mempersoalkan kalangan legislatif terkesan lemah dalam melakukan pengawasan sehingga usulan program pembangunan tugu patung tersebut lolos.

”Saya di sini melihat persoalan pembangunan tugu patung tari dampeng dari sudut lain, bukan dari sudut haram dan halalnya. Karna itu sudah menjadi domainnya para ulama dan telah ada lembaganya,” kata Zulyadin.

Menurutnya pembangunan tugu tersebut belum memenuhi standar perencanaan dan standar penganggaran yang sesuai dengan regulasi di negeri ini. Dia menyatakan kalau benar pihak DPRK tidak tahu adanya anggaran tugu tari dampeng maka dapat diartikan proyek tersebut sebagai ‘penumpang haram’ dalam APBK 2017. Zulyadin menyatakan ada banyak program lebih utama seharusnya dilaksanakan Pemko Subulussalam. Misalkan persoalan angka kemiskinan yang semakin meningkat di Subulussalam.

Menjaga Kesenian
Sementara itu Wali Kota Subulussalam H Merah Sakti SH membantah tegas anggapan keberadaan tugu tari dampeng melanggar syariat Islam. Menurutnya, tugu Tari Dampeng bertujuan untuk mengabadikan salah satu kesenian asli Kota Subulussalam agar tidak hilang tergerus zaman. Dikatakan, pembangunan tugu tersebut murni untuk seni bukan sebagai sesembahan. ”Saya juga muslim jadi tidak mungkin ada niat lain, ini murni agar kesenian asli suku Singkil di Subulussalam ini tidak hilang di kemudian hari,” ujar Merah Sakti.(lid)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved