SerambiIndonesia/

Ahok Dituntut 2 Tahun Percobaan, Nasir Djamil: Kok Aneh Ya

Menurut Nasir, tuntutan jaksa terlalu rendah dan terkesan tidak memberi efek jera bagi pelaku.

Ahok Dituntut 2 Tahun Percobaan, Nasir Djamil: Kok Aneh Ya
IST
Nasir Djamil 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil menilai tuntutan yang ditujukan jaksa kepada terdakwa kasus dugaan penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak memenuhi rasa keadilan.

Jaksa menuntut Ahok dengan hukuman hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Tuntutan dibacakan dalam sidang ke-20 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Gubernur DKI Jakarta itu dinilai terbukti menyatakan perasaan kebencian dimuka umumterhadap golongan tertentu saat berpidato di Kepulauan Seribu.

Menurut Nasir, tuntutan jaksa terlalu rendah dan terkesan tidak memberi efek jera bagi pelaku.

"Ini kok aneh ya, kasus penistaan yang menimbulkan reaksi dari umat di Indonesia bahkan diprediksi jutaan umat turun kejalan hanya dituntut 2 tahun percobaan, gak bener ini,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Apabila dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia selama ini, Nasir menyatakan bahwa tuntutan jaksa  justru lebih tinggi.

Ia mencontohkan kasus Arswendo yang terjadi tahun 1990 dan kasus HB Jassin pada tahun 1968, tuntutan jaksa ada yang lebih dari 2 tahun penjara dan hanya 1 tahun percobaan.

Padahal kasus itu kan tidak menimbulkan reaksi masyarakat yang berlebihan seperti kasus Ahok ini.

"Ahok telah jelas-jelas dan secara sadar mengungkapkan kalimat yang berujung pada penistaan dan menimbulkan reaksi masyarakat, malah hanya dituntut lebih tinggi dari kasus HB Jassin, gak benar itu,” tukasnya.

Meski demikian, Nasir Djamil masih menaruh harapan kepada majelis hakim yang menyidangkan kasus itu.

“Kita hanya bisa berharap hakim nantinya dapat memutuskan kasus Ahok sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan fakta persidangan, sehingga publik  dapat merasakan keadilan dari putusan itu,” ujarnya.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help